Curhat Sopir Dump Truck kepada Gubernur Sulut YSK: Ada Oknum Polisi Terlibat Praktik Solar Ilegal

TRIBUNMANADO.CO.ID – Ratusan sopir dumptruck yang tergabung dalam Aliansi Supir Dump Truck Sulawesi Utara mendatangi Kantor Gubernur Sulut dan bertemu langsung dengan Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) di lantai 6 Kantor Pemprov Sulut, Senin (29/9/2025).

Dalam pertemuan itu, para sopir menyampaikan keluhan mendalam terkait praktik dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yang mereka anggap selama ini merugikan para pelaku usaha angkutan.

Salah satu poin penting yang mencuat adalah adanya dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam jaringan mafia solar ilegal di wilayah Sulawesi Utara (Sulut).

“Bahkan, oknum-oknum yang diduga mafia solar itu sering kali cepat sekali keluar kalau ditangkap. Baru satu hari ditahan, besoknya sudah dilepas. Apakah ada setoran-setoran yang masuk?” ujar salah satu perwakilan sopir dalam pertemuan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan Gubernur YSK sebagai bentuk keprihatinan sekaligus desakan agar pemerintah daerah turun tangan mengusut persoalan tersebut secara serius.

Mendengar langsung aspirasi tersebut, Gubernur Yulius Selvanus Komaling menegaskan akan menindaklanjuti laporan para sopir dan membuka ruang pengaduan jika menemukan praktik serupa di lapangan.

“Kalau ada yang tahu atau mengalami sendiri kejadian seperti itu, segera laporkan kepada saya. Kita akan tindak lanjuti,” tegas Gubernur YSK.

Pendemo juga menyebut kondisi ini telah menghambat aktivitas pekerjaan dan menekan penghasilan para sopir yang menggantungkan hidup dari jasa angkutan.

“Kami hampir setiap hari antre berjam-jam untuk mendapatkan solar. Kadang datang pagi baru bisa isi sore, bahkan ada yang tidak kebagian. Kalau kendaraan tidak jalan, otomatis kami tidak dapat penghasilan,” ujar Jhon Lumenta, salah satu perwakilan pendemo dalam orasinya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi dan memberantas praktik mafia solar yang merugikan masyarakat, khususnya sopir dumptruck yang menggantungkan hidup dari sektor transportasi angkutan material. 

Aksi penyampaian aspirasi kepada Pemprov Sulut berlangsung damai dan tertib hingga selesai. 

Para sopir juga menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kepastian penyelesaian dari pemerintah dan pihak Pertamina.

Unjuk Rasa di Kantor DPRD Sulut

Pada hari yang sama, aliansi Sopir Dumptruck Sulut (AS-DT) berdemo di DPRD Sulawesi Utara, Senin (29/9/2025) siang. 

Ratusan mobil dump truck terparkir di depan kantor dewan, Jalan Raya Manado Bitung, Kairagi Weru, Mapanget. 

Mobil bertubuh besar terparkir, memakan tiga lajur jalan. 

Ratusan sopir unjuk rasa menyampaikan tuntutan ke DPRD Sulawesi Utara terkait sulitnya mereka mendapatkan solar subsidi. 

Karena sulit, mereka sering antre berjam-jam bahkan lebih dari sehari untuk mendapatkan solar subsidi di SPBU. 

Salah seorang pendemo mengungkapkan, karena kondisi ini, rumah tangga mereka terancam. 

"Karena antre deng jam-jam, bahkan tidak pulang semalam bini pe kira torang ini so bahugel. Dorang so curiga, padahal kasiang ada mancari, " kata seorang pendemo. 

William Luntungan, Kordinator Aksi mengungkapkan, mereka kembali berdemo karena solar subsidi akhir ini semakin  sulit. 

"Antrean di mana-mana. Sopir-sopir tidak ada penghasilan karena sebagian besar gajinya harian," kata Will, aktivis asal Minahasa Utara. 

Will mengungkapkan, ini kesekian kali mereka berkeluh kesah ke DPRD. Tahun lalu, dua kali para sopir RDP dengan Komisi II DPRD Sulut. 

"Pertama di awal tahun dengan Ibu Sandra (Rondonuwu) dan kedua akhir tahun dengan Jeane, Komisi II tapi hasilnya tetap sama," ujarnya. 

Jauh sebelumnya pada tahun 2021 ada kesepakatan rekomendasi RDP Komisi II dengan sopir, Pertamina dan para pihak. Kesepakatannya, tidak ada lagi antrean kendaraan solar subsidi.. "Tapi towo samua itu, sampai hari ini malah menjadi-jadi," katanya lagi. 

Will menambahkan, ada keanehan dengan kondisi saat ini. Sebab penelusuran mereka kuota solar subsidi di SPBU tidak pernah dikurangi. 

Hanya saja, selalu terjadi antrean. "Kuota dengan jumlah kendaraan yang ada sebenarnya lebih dari cukup tapi herannya selalu langka. Apakah solar mudah menguap?" katanya mempertanyakan. 

Ia bilang, permintaan mereka tidak muluk-muluk. Para sopir minta disediakan SPBU  khusus agar tidak perlu antre. 

"Ini tidak wajar, kalau kita antre sekali isi bisa untuk dua tiga hari. Tapi ini ada yang tiap hari ba tapi (mengisi). Ini tugas aparat," katanya lagi.

Fakta sehari-hari di lapangan, antrean solar bisa lebih dari enam jam dan bahkan sampai sehari. "Kemarin saya antre jam enam pagi nanti isi jam dua siang," kata Buang, sopir asal Airmadidi.

Ratusan sopir diterima sejumlah anggota DPRD. Aspirasi para sopir diutarakan Kordinator Aksi AS-DT, William Luntungan. Sopir menyampaikan tujuh poin tuntutan. 

Massa aksi diterima Anggota DPRD Sulawesi Utara, yakni Inggried Sondakh; Jeane Laluyan; Roy Octavian Roring; Hillary Tuwo dan Euginia Mantiri. 

Selain itu, Prof Julyeta Paula Runtuwene; Jultje Maringka; Pricylia Rondo dan Ruslan Abdul Gani. 

Inggried Sondakh mewakili anggota yang lain mengungkapkan, persoalan solar di Sulut berdampak ke mana-mana. "Kami bukan bermulut manis tapi kami siap mendengar dan mengupayakan. Kami di DPRD juga turut terdampak," kata politisi Partai Golkar ini. 

Inggried pastikan aspirasi para sopir pasti ditindaklanjuti. Tekanan para sopir menjadi pendorong DPRD untuk memperjuangkan hak mereka. 

"Kita buat kesepatan, setelah ini akan kami akan rapat dengar pendapat lintas komisi dengan Pemprov Sulut dan aparat terkait, Pertamina juga, " kata Inggried lagi. (Ren/Ndo)

-

Baca juga: Solar Subsidi Sulit Gerakkan Aliansi Sopir Dump Truck Demo di DPRD Sulawesi Utara