Janji DPRD Sulawesi Utara Soal Solar Subsidi, Inggried Sondakh: Kita Buat Kesepakatan

TRIBUNMANADO.COM, Manado - Aksi demonstrasi kembali terjadi di depan Kantor DPRD Sulawesi Utara, Senin (29/9/2025).

Kali ini Aliansi Sopir Dump Truck Sulawesi Utara (AS-DT Sulut) menggelkkar demo.

Mereka kemudian diterima oleh sejumlah legislator Sulut.

Ada 9 anggota DPRD Sulut yang menemui para pendemo.

Ada Inggried Sondakh, Jeane Laluyan, Roy Octavian Roring, Hillary Tuwo, Euginia Mantiri, Julyeta Paula Runtuwene, Jultje Maringka, Pricylia Rondo, dan Ruslan Abdul Gani. 

Inggried Sondakh mewakili anggota yang lain mengungkapkan, persoalan solar di Sulut berdampak ke mana-mana.

"Kami bukan bermulut manis tapi kami siap mendengar dan mengupayakan. Kami di DPRD juga turut terdampak," kata politisi Partai Golkar ini. 

Inggried berjanji aspirasi para sopir pasti ditindaklanjuti.

Tekanan para sopir menjadi pendorong DPRD untuk memperjuangkan hak mereka. 

"Kita buat kesepakatan, setelah ini akan kami akan rapat dengar pendapat lintas komisi dengan Pemprov Sulut dan aparat terkait, Pertamina juga, " kata Inggried lagi.

Pernyataan itu disambut sorakan gembira para demonstran. 

Katanya, pihaknya minta kepolisian dan TNI juga hadir. 

"Kalau cuma kami yang suarakan, ini akan sulit karena itu kita butuh hearing lintas komisi sehingga ada rekomendasi ya," jelas politisi asal Minahasa ini.

Daftar Tuntutan

Kordinator Aksi, William Luntungan, mengungkapkan mereka kembali berdemo karena solar subsidi akhir-akhir ini semakin  sulit. 

"Antrean di mana-mana. Sopir-sopir tidak ada penghasilan karena sebagian besar gajinya harian," kata aktivis asal Minahasa Utara ini.

Berikut 7 Poin Tuntutan AS-DT saat berdemo di DPRD Sulawesi Utara:

1. Meminta untuk setiap wilayah Manado, Minut, Bitung, Tomohon, Tondano, Mitra harus ada beberapa SPBU yang diawasi khusus oleh APH, BPH Migas dan pemerintah daerah guna pengawasan penyaluran BBM solar subsidi tepat sasaran. 

2. Copot Kepala BPH Migas dan Pertamina Sulut karena tidak mampu melaksanakan fungsi pengawasan di setiap SPBU. 

3. Meminta Kapolda Sulut untuk bantu perketat pengawasan di setiap SPBU, karena diduga adanya praktek penyalahgunaan gunakan solar subsidi yang dilakukan oleh petugas SPBU.

4. Meminta gubernur dan Pertamina membentuk tim pengawasan BBM solar subsidi yang melibatkan BPH Migas/APH serta perwakilan organisasi dump truck. 

5. Meminta kepada pihak Pertamina untuk mempermudah pengurusan barcode solar subsidi. 

6. Jika kami masih mengalami kesulitan dalam mengisi BBM solar, maka kami akan kembali melakukan unjuk rasa dengan menggerakan seluruh anggota asosiasi di Sulawesi Utara. 

7. Meminta kepada bapak gubernur untuk mempermudah pengurusan UIN Galian C (material pasir, batu, dll) karena Galian C merupakan salah satu sumber pendapatan bagi kami supir angkutan material.

Gubernur Sulut Peringatkan Mafia Solar

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) angkat suara soal maraknya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerahnya dalam beberapa pekan terakhir. 

Fenomena ini dinilai meresahkan masyarakat dan bahkan berpotensi menghambat pergerakan ekonomi daerah.

“Ini terlalu sering terjadi yaitu antrean cukup panjang di SPBU dan ini meresahkan. Dengan hal tersebut, saya juga melihat bahwa ada ekonomi yang tertahan,” tegas YSK di Manado, Minggu (28/9/2025).

SPBU adalah singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah sebuah tempat di mana kendaraan bermotor bisa mengisi bahan bakar minyak (BBM).

Meskipun Pertamina adalah operator SPBU yang paling umum di Indonesia, ada juga SPBU dari penyedia lain seperti Shell, BP, dan Vivo.

Menurut Gubernur, persoalan kelangkaan atau tersendatnya distribusi bahan bakar minyak (BBM) tidak bisa dianggap sepele. Mobilitas transportasi yang terganggu akan berdampak langsung terhadap roda perekonomian daerah.

“Saya tidak mau ada ekonomi yang terhenti gara-gara distribusi BBM yang tidak lancar atau kekurangan. Kita butuh pergerakan ekonomi dari Manado, Gorontalo, sampai ke Sulawesi Selatan,” ujarnya.

YSK mengungkapkan akan segera memanggil PT Pertamina bersama seluruh pemangku kepentingan terkait untuk membahas akar persoalan antrean BBM tersebut.

“Kita akan panggil Pertamina dengan pihak-pihak terkait untuk kita bahas, di mana persoalannya hingga bisa terjadi antrean panjang. Setelah kita himpun semua pihak, kita akan cari solusi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan distribusi BBM, terutama praktik penimbunan atau keterlibatan mafia solar.

Ia bahkan tidak segan mengambil langkah hukum tegas.

“Kalau ada temuan adanya mafia solar di sini, dipastikan akan saya tangkap. Jangan main-main. Ini akan saya tindak tegas karena ada ekonomi yang berhenti gara-gara mobilisasi terhenti akibat kekurangan BBM,” tegas YSK dengan nada tinggi.

Ia juga mempertanyakan alasan terjadinya kelangkaan BBM di lapangan, padahal menurut informasi dari pusat, kuota BBM untuk Sulawesi Utara justru dalam kondisi aman.

“Saya sempat bertanya kepada Direktur Utama Pertamina, dan mereka menjawab bahwa kuota BBM di Sulut berlebih. Jadi kalau sekarang terjadi kelangkaan, mungkin karena mekanisme distribusi yang salah,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Gubernur YSK kembali mengingatkan seluruh pihak agar tidak bermain api dengan praktik penimbunan BBM.

“Sekali lagi saya ingatkan, jangan ada lagi penimbunan BBM. Kalau ada, hentikan dan kembali ke jalan yang benar,” pungkasnya.

(Tim TribunManado.co.id)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.