Tunjangan Rumah DPRD Sulut Dinilai Rawan, Baso Affandi : Bisa Timbulkan Luka Kepercayaan Publik

TRIBUNMANADO.CO.ID - Polemik tunjangan rumah bagi anggota DPR tengah jadi sorotan nasional. 

Hal ini menuai kritik keras dari publik karena dinilai tidak sensitif terhadap kondisi rakyat. 

Hal serupa, menurut Peneliti Senior Barometer Suara Indonesia, Baso Affandi, berpotensi terjadi di Sulawesi Utara jika DPRD Provinsi ikut menggulirkan kebijakan tunjangan rumah.

Baso menegaskan, di tengah keterbatasan keuangan daerah, pembahasan tunjangan rumah justru bisa menambah kekecewaan masyarakat.

Kata dia, jangan sampai DPRD Sulut mengulang kegaduhan yang sama dengan DPR RI.

"Rakyat akan merasa wakilnya lebih memikirkan kenyamanan pribadi ketimbang persoalan dasar seperti jalan rusak, sekolah, dan air bersih,” ujarnya via WhatsApp, Senin (15/9/2025).

Menjawab pertanyaan apakah tunjangan rumah sebaiknya dalam bentuk sewa atau uang tunai, Baso menilai opsi uang justru sangat berisiko.

Ia beber, jika memang tidak bisa dihindari, bentuknya jangan uang tunai. Itu rawan dicurigai sebagai tambahan penghasilan saja. 

"Lebih tepat bila berupa rumah dinas atau sewa rumah resmi. Anggaran jadi jelas peruntukannya dan mudah diaudit,” kata dia.

Dengan mekanisme tersebut, DPRD bisa menjaga prinsip akuntabilitas dan menghindari kesan hanya membagi-bagi fasilitas.

Menurut Baso, tidak semua anggota DPRD Sulut layak mendapatkan tunjangan rumah. 

Apalagi banyak di antaranya yang sudah memiliki rumah pribadi di Manado atau daerah sekitar yang jaraknya tidak lebih dari satu jam perjalanan ke kantor DPRD.

“Tidak adil jika semua otomatis dapat. Yang rumahnya dekat, cukup diberikan tunjangan transportasi atau subsidi pemeliharaan. 

Fokusnya harus berbasis kebutuhan kerja, bukan semata kedudukan politik,” jelasnya.

Untuk menghindari penyalahgunaan, Baso mendorong adanya aturan yang jelas terkait batas jarak rumah dengan kantor DPRD.