Lelang Sarang Walet di Sangihe Sulawesi Utara, Hanya Satu Peserta Ikut Penawaran

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan lelang sarang burung walet, Rabu (25/3/2026).
• Sarang burung walet tersebut berasal dari pengelolaan masyarakat Kampung Kalama.
• Kapitalaung Kampung Kalama, Eksplandirks Kahimpong, menyoroti dampak penurunan harga terhadap pengelolaan sarang walet di tingkat kampung.

TRIBUNMANADO,CO,ID, Sangihe - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali melaksanakan lelang sarang burung walet yang berasal dari pengelolaan masyarakat Kampung Kalama, Kecamatan Kepulauan Tatoareng.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang serbaguna Kantor Bupati, Rabu (25/3/2026).

Dalam proses lelang, panitia menetapkan harga batas (limit) sebesar Rp4,5 juta per kilogram.

Namun hingga penutupan, hanya satu peserta yang mengikuti penawaran dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administrasi, termasuk penyetoran uang jaminan.

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gregorius D. Londo, menjelaskan bahwa pihak panitia sebelumnya telah membuka peluang seluas-luasnya bagi para peminat.

“Informasi lelang sudah kami sampaikan kepada calon pembeli, termasuk peserta yang biasa mengikuti lelang sebelumnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, meski sempat ada beberapa pihak yang menunjukkan minat, hanya satu peserta yang melanjutkan hingga tahap akhir penawaran.

Dengan kondisi tersebut, harga lelang pun ditetapkan sesuai dengan nilai limit yang telah ditentukan.

Sementara itu, Kapitalaung Kampung Kalama, Eksplandirks Kahimpong, menyoroti dampak penurunan harga terhadap pengelolaan sarang walet di tingkat kampung.

Menurutnya, kondisi tersebut memaksa pengelola melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga penjaga.

“Dulu ada tiga penjaga, sekarang tinggal dua orang. Upah juga turun, dari sekitar Rp750 ribu menjadi Rp450 ribu per minggu,” ungkapnya.

Ia juga menyebut sejumlah biaya operasional lain, seperti konsumsi pekerja, kini tidak lagi ditanggung seperti sebelumnya.

Hal ini dinilai berdampak pada keseimbangan pembagian hasil antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Saat ini, sistem pembagian hasil masih menggunakan skema 60 persen untuk masyarakat pengelola dan 40 persen untuk pemerintah daerah.

Kahimpong berharap ada penyesuaian agar operasional tetap berjalan optimal.