Intip Harta Kekayaan Rahayu Saraswati, Ponakan Presiden Prabowo yang Mundur dari DPR RI

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kabar mengejutkan datang dari pejabat DPR RI.

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi partai Gerindra mengundurkan diri.

Rahayu yang merupakan ponakan presiden Prabowo Subianto mengaku akan menghabiskan sisa dana kas khusus untuk masyarakat di daerah pemilihannya.

Dapil atau daerah pemilihan adalah wilayah administratif seperti kecamatan atau gabungan kecamatan yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan suara dan penentuan kursi bagi anggota legislatif di tingkat DPR.

Pernyataan itu disampaikan politikus yang akrab disapa Sara tersebut seraya dengan keputusan dirinya mundur dari Anggota DPR RI periode 2024-2029.

Rahayu Saraswati berasal dari Daerah Pemilihan Jakarta 3, meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Jarak Jakarta Barat 10 km dari Jakarta pusat, sementara itu untuk jarak Jakarta Utara 11 km dan Kabupaten Kepulauan Seribu sekitar 45-74 kilometer.

"Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk Dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan," kata wanita yang akrab disapa Sara dalam keterangan resminya, Rabu (10/9/2025) malam.

Hanya saja, Sara tidak menjabarkan secara detail berapa sisa dana yang akan disalurkan.

Politikus yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu hanya memastikan kalau seluruh dana yang ada akan dihabiskan untuk rakyat di Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

"Dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di Dapil saya sampai dana tersebut habis," kata dia.

Rahayu Saraswati menyatakan mengundurkan diri dari jabatan anggota DPR RI periode 2024–2029.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menyampaikan pengunduran dirinya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (10/9/2025).

“Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Gerindra,” kata Sara.

Meski mundur, Sara menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan di Komisi VII DPR RI.