Selasa, 19 Mei 2026
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Komcad

Catat, Sebanyak 4.000 ASN Bersiap Ikuti Pendidikan Komcad pada April 2026

Sebanyak 4.000 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga disiapkan untuk bergabung sebagai Komponen Cadangan (Komcad)

Tayang:
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Gryfid Talumedun
Komponen Cadangan
PENDIDIKAN - Komcad SPPI 2025. Catat, Sebanyak 4.000 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian dan lembaga disiapkan untuk bergabung sebagai Komponen Cadangan (Komcad) pada semester pertama 2026. Sebanyak 4.000 ASN Bersiap Ikuti Pendidikan Komcad pada April 2026 
Ringkasan Berita:
  • Pemerintah akan melibatkan 4.000 ASN kementerian dan lembaga sebagai Komponen Cadangan (Komcad) pada semester pertama 2026.
  • Kebijakan ini bertujuan memperkuat sistem pertahanan di tengah perubahan dan kompleksitas ancaman yang tidak lagi bersifat konvensional.
  • Pendidikan Komcad bagi para ASN dijadwalkan mulai berlangsung pada April 2026 oleh Kementerian Pertahanan.

 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Di tengah dinamika geopolitik dan ancaman yang kian kompleks mulai dari siber hingga disrupsi nonmiliter pemerintah mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi pertahanan nasional.

Sebanyak 4.000 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian dan lembaga disiapkan untuk bergabung sebagai Komponen Cadangan (Komcad) pada semester pertama 2026.

Melalui inisiatif yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pendidikan dan pelatihan Komcad bagi para ASN dijadwalkan dimulai pada April 2026.

Baca juga: 155 P3K Paruh Waktu di Minahasa Tenggara Terima SK, Wabup Fredy Tuda Ingatkan soal Etos Kerja

Program ini menjadi bagian dari strategi pertahanan semesta, yang menempatkan sumber daya manusia sebagai elemen penting dalam menghadapi spektrum ancaman modern.

Langkah ini mencerminkan kesadaran bahwa tantangan keamanan tidak lagi bersifat konvensional semata.

Dengan membekali ASN melalui pendidikan Komcad, pemerintah berharap tercipta kesiapsiagaan nasional yang lebih solid dan terintegrasi dalam menjaga kedaulatan negara.

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan, program untuk semester pertama 2026 itu akan dimulai, setelah proses pengajuan nama dan seleksi dari kementerian dan lembaga (K/L) rampung.

“Mungkin nanti di akhir bulan depan kira-kira mungkin ya, April mungkin kira-kira akan kita mulai nanti ya,” ujar Donny usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Donny menjelaskan, pendidikan Komcad bagi ASN merupakan bagian dari konsep kesemestaan pertahanan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam upaya pertahanan negara.

“Jadi salah satu bentuk kesemestaan pertahanan kita itu adalah seluruh komponen bangsa terlibat di dalam pertahanan negara, salah satunya melalui bentuk komponen cadangan,” kata Donny.

Dia menyampaikan, Kemenhan sebetulnya menargetkan seluruh ASN dapat menjadi bagian dari Komcad.

Namun, pada tahap awal, pemerintah akan memulai pendidikan Komcad terhadap 4.000 ASN yang berasal dari seluruh kementerian dan lembaga.

“Kita kan harapannya bisa menjadikan seluruh ASN Komcad, tapi ini di awal ini kita akan mulai dengan 4.000 ASN yang akan kita didik Komcad dari semua kementerian, 49 K/L itu kita sudah minta,” ungkap Donny.

Menurut Donny, masing-masing kementerian dan lembaga diminta mengajukan nama ASN yang akan mengikuti program tersebut.

Selanjutnya, Kemenhan akan melakukan seleksi untuk memastikan peserta memenuhi persyaratan.

“Mereka akan memberikan namanya, nanti akan kita seleksi memenuhi syarat, baru kita mulai program tersebut," ujar dia.

Terkait kekhawatiran bahwa pendidikan Komcad berpotensi beririsan dengan tugas ASN, Donny menegaskan bahwa pelatihan tersebut tidak akan mengganggu kewajiban peserta sebagai aparatur sipil negara.

“Saya rasa ini akan sejalan dengan tugas mereka di ASN ya. Ini kan hanya sekitar dua bulan mereka mendapatkan pelatihan Komcad ini, setelah itu mereka kembali lagi melaksanakan tugas sebagai ASN,” tegas Donny.

Dia menambahkan, setelah pelatihan selesai, para peserta akan kembali ke instansi masing-masing tanpa konflik dengan pekerjaan mereka.

“Jadi tidak ada halangan ataupun konflik dari tugas-tugas mereka nantinya,” kata Donny.

ASN jadi Komcad

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan sebanyak 4.000 ASN kementerian dan lembaga di Jakarta akan dilibatkan dalam program Komcad pada semester pertama 2026.

“Semester pertama 2026 ASN sudah mulai kita latih dan untuk semester pertama ini kita pusatkan di kementerian di Jakarta, kurang lebih 4.000 orang,” kata Sjafrie, dikutip dari Antara, Senin (2/2/2026).

Sjafrie menjelaskan, pelibatan ASN dalam Komcad bertujuan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air dalam pengabdian kepada negara.

ASN berusia 18 hingga 35 tahun akan mengikuti pelatihan dasar militer selama program berlangsung.

Setelah rangkaian pelatihan dasar selesai, para ASN tersebut akan dikembalikan ke instansi dan lembaga masing-masing untuk melanjutkan tugasnya.

“Kita bagi setiap triwulan sehingga nanti pada saat semester pertama kita sudah mempunyai komponen cadangan cukup besar. Itulah proyeksi bagaimana negara harus mempertahankan dirinya,” ujar Sjafrie.

Mengapa ASN Dilibatkan Jadi Komcad?

Dalam desain pertahanan negara, Komcad dibangun sebagai bagian dari fasilitasi hak konstitusional warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara, sejalan dengan doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Dalam kerangka tersebut, ASN termasuk salah satu klaster sumber daya nasional yang dapat bergabung sebagai Komcad.

Namun, peran mereka tidak otomatis dimaknai sebagai pasukan tempur.

“Soal angka 4.000, itu sebenarnya sangat kecil dalam konteks kebutuhan pertahanan nasional,” kata Khairul.

Selain itu, Komcad dibatasi pada rentang usia 18–35 tahun.

Dengan demikian, ASN yang terlibat umumnya merupakan ASN muda atau baru, yang relatif belum memegang beban pelayanan publik paling vital.

Ancaman hibrida dan cadangan sipil strategis

Khairul menilai, pelibatan ASN harus dilihat dalam konteks perubahan lanskap ancaman global.

Sebab, negara kini menghadapi ancaman hibrida dan multidomain, yang tidak selalu hadir dalam bentuk serangan bersenjata.

“Serangan bisa datang lewat infrastruktur digital, logistik, energi, informasi, atau kesehatan, tanpa satu pun tembakan,” ujar dia.

Dalam situasi tersebut, pertahanan negara tidak hanya bertumpu pada kekuatan tempur, tetapi juga pada ketangguhan birokrasi sebagai tulang punggung negara.

ASN bekerja sehari-hari di domain tersebut, sehingga lebih tepat diposisikan sebagai cadangan sipil strategis, bukan pasukan tempur cadangan.

Bukan militerisasi birokrasi

Anggapan bahwa ASN akan “menjadi tentara” itu pun dinilai tidak tepat.

Khairul menuturkan, Komcad hanya aktif dalam dua kondisi, yakni saat pelatihan penyegaran dan ketika ada perintah mobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk menghadapi ancaman militer dan hibrida.

“Di luar itu mereka ASN biasa. Tidak punya kewenangan militer, dan perlengkapan pun harus disimpan di kesatuan,” kata Khairul.

Dengan sifat sukarela, peserta yang terbatas pada ASN muda, durasi pelatihan yang terbatas, serta mekanisme yang formal dan dapat direncanakan, ia menilai risiko gangguan pelayanan publik maupun risiko terhadap netralitas ASN dapat dikelola.

Harus sukarela, terukur, dan transparan

Anggota Komisi I DPR Fraksi Nasdem Amelia Anggraini mengatakan, kebijakan menjadikan 4.000 ASN sebagai Komcad tidak boleh dipahami semata sebagai mobilisasi personel, melainkan bagian dari desain jangka panjang penguatan sumber daya pertahanan negara yang terintegrasi dengan birokrasi sipil.

Hanya saja, Amelia menegaskan bahwa keterlibatan ASN dalam Komcad harus dilaksanakan secara sukarela, terukur, dan berbasis kompetensi.

"Dengan tetap menjamin profesionalisme ASN serta tidak mengganggu fungsi pelayanan publik," ujar Amelia, kepada Kompas.com, Selasa (3/2/2026).

Oleh karena itu, Amelia menyampaikan, aspek regulasi, mekanisme pelatihan, kesiapan anggaran, serta kejelasan peran ASN dalam skema pertahanan nasional perlu dijelaskan secara transparan kepada publik.

Dia menilai, selama program ini dijalankan sesuai prinsip konstitusional dan tata kelola yang akuntabel, maka kebijakan ini dapat memperkuat ketahanan nasional.

"Tanpa mengaburkan batas antara fungsi sipil dan militer," imbuh dia.

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved