Akhirnya Terungkap Peran Luhut Binsar Pandjaitan di Proyek Whoosh, Mahfud MD: Bukan Saya Membela

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sorotan publik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh senilai Rp 116 triliun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi tak mereda.

Sejumlah figur penting, termasuk mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, kembali menjadi perhatian.

Luhut pernah dipercaya untuk mengatasi persoalan yang membelit proyek tersebut di awal pelaksanaannya.

Seberapa jauh peran Luhut, yang kini menjabat Ketua DEN di era Presiden Prabowo, dalam megaproyek ini? Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, membeberkan bahwa Luhut, sebagai Menko Marves kala itu, memegang kendali penting.

Ia ditunjuk sebagai Ketua Komite KCJB. Nama Luhut juga sempat disinggung dalam isu dugaan korupsi proyek Whoosh.

Kini, Mahfud dan Luhut kembali membahas seluk-beluk proyek Whoosh.

Dalam sebuah video di kanal YouTube-nya, Mahfud menyebut adanya dugaan markup anggaran dalam pengadaan proyek tersebut.

Sementara Luhut juga sempat menyinggung proyek ini dan meminta agar utang Whoosh melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) direstrukturisasi.

Utang Whoosh itu belakangan ramai dibicarakan, apalagi setelah Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan agar utang tersebut dibayarkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terkait dengan dugaan korupsi Whoosh ini, Mahfud mengaku tidak mengetahui secara detail informasi soal perencanaan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut, ketika dirinya masih menjabat sebagai Menko Polhukam era Jokowi.

Sebab, dia diangkat menjadi Menko Polhukam pada 2019, sedangkan kontrak proyek Whoosh dimulai pada sekitar tahun 2015-2016 silam.

Namun, Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya ragu akan keterlibatan eks Menkeu Marves tersebut, sebab sebelumnya Luhut tidak memegang proyek Whoosh tersebut karena bukan bidangnya.

Mahfud menjelaskan bahwa Luhut baru diberi tugas menangani kasus Whoosh pada tahun 2020.

"Saya diangkat menjadi Menko Polhukam itu tahun 2019 bulan Oktober. Kontrak ini (Whoosh) 2015-2016, jadi saya tidak tahu di dalam. Bahkan saya juga ragu ya, meskipun orang boleh-boleh saja berspekulasi, ragu kalau Pak Luhut itu terlibat di sini," katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa(28/10/2025).

"Karena Pak Luhut itu baru diberi tugas sesudah kasus ini bocor dan busuk. Tahun 2020 kan Pak Luhut baru diberi tugas menangani ini. Jadi tahun sebelumnya Pak Luhut ndak ikut di sini (menangani proyek Whoosh) karena bukan bidangnya."

"Tetapi tahun 2020 Pak Pak Luhut disuruh menyelesaikan kasus ini, ya inilah perkembangannya. Bukan saya membela Pak Luhut. Saya kira Pak Luhut tidak ikut dari awal kasus ini dan tidak ada yang nyebut kalau di awal ikut. Dia baru tahun 2020 disuruh menyelesaikan," papar Mahfud.

Mahfud lantas menyatakan bahwa dia mengenal karakter Luhut seperti apa, ketika diberi tugas oleh Presiden pasti akan diselesaikan, tanpa banyak bertanya.

Hal tersebut, kata Mahfud, sesuai dengan cara kerja di militer yang merupakan karier Luhut sebelumnya.

"Saya tahu karakternya Pak Luhut itu kalau diberi tugas oleh Presiden, itu sama dengan militer pada umumnya. Kalau yang memerintah atasan harus diselesaikan, tidak banyak mempersoalkan, ya dia selesaikan gitu."

"Tapi kalau ada apa-apa, kalau di militer tuh yang bertanggung jawab yang atasnya yang memberi tugas itu. Nah, dalam hal ini, setahu saya Pak Luhut sikapnya selalu begitu, diminta oleh Presiden dia selesaikan. Karena itu kerjaan militer kayak gitu. Nah sama menurut saya ya soal kereta ini, menurut saya," jelas Mahfud.

"Tapi nanti silakan saja, apakah Pak Luhut terlibat dari awal atau tidak? Setahu saya dia 2020, pada periode kedua. Saya juga masuknya periode kedua, jadi tidak tahu-menahu kasus yang begini karena sudah jadi 2015- 2016, sudah selesai kontrak dengan segala dramanya itu, kita nggak gak tahu," ucapnya lagi.

Luhut Sebut Proyek Whoosh Sudah Busuk dari Awal

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui secara terbuka bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah bermasalah sejak awal perencanaan.

Di era Presiden Jokowi, Luhut ikut mengurusi KCJB saat itu karena menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ia mengaku ikut berunding dengan China terkait negosiasi proyek tersebut.

"Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China," beber Luhut dalam acara "1 Tahun Prabowo-Gibran" di Jakarta, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).

Soal beratnya beban utang dan bunga yang harus ditanggung BUMN Indonesia yang terlibat di proyek KCJB, menurut Luhut, hal itu sudah masuk dalam negosiasi dengan pihak China dan saat ini tinggal menunggu keputusan presiden.

"Dan China mau untuk melakukan. Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Keppres (Keputusan Presiden) supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah," katanya.

Lebih lanjut Luhut menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keppres untuk menyelesaikan persoalan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung kepada China. Penerbitan Keppres juga berkaitan dengan restrukturisasi utang KCIC.

"Ya itu kan harus restrukturisasinya. Sekarang sedang dikerjakan, dari kantor saya Seto (Anggota DEN Septian Hario Seto) yang paham betul mengenai itu. Dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal tunggu Keppres saja," ujar Luhut.

"Mau Ada Keppres dari Presiden mengenai tim-nya dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan karena dulu saya yang nanganin. Jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan," lanjutnya.

Luhut menyampaikan, ia sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya soal APBN tidak akan lagi digunakan untuk KCJB sebagaimana yang sudah dilakukan pemerintah di masa lalu.

Ia bilang, yang diperlukan sekarang untuk penyelesaian pembayaran cicilan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung, adalah melakukan restrukturisasi dan melakukan perundingan dengan pihak kreditur dari China.

"Kita ribut-ribut Whoosh, Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? Enggak ada yang pernah minta APBN. Restructuring," ucap Luhut.

Jokowi Bilang Macet Bisa Bikin Rugi Negara

Mantan Presiden RI, Jokowi pun buka suara soal proyek Whoosh yang kini tengah menjadi sorotan buntut masalah utang.

Ada sejumlah hal yang menurutnya lebih penting, ketimbang berpikir soal untung dari Whoosh.

Jokowi menuturkan, kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), dan Bandung telah menghadapi kemacetan parah sejak berpuluh-puluh tahun.

Apabila kemacetan itu tidak diatasi, maka akan menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.

"Kita harus tahu dulu masalahnya. Di Jakarta, kemacetan sudah parah, bahkan sejak 30-40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga menghadapi kemacetan yang sangat parah," urai Jokowi saat ditemui TribunSolo.com, Senin (27/10/2025).

"Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira di atas Rp100 triliun per tahun," imbuhnya.

Untuk mengatasi hal itu, kata Jokowi, proyek Whoosh menjadi salah satu solusi di antara berbagai  moda transportasi massal yang kini sudah beroperasi.

Ia mengatakan proyek transportasi massal, termasuk Whoosh, dibuat dengan tujuan agar masyarakat tak lagi menggunakan kendaraan pribadi dan kemacetan bisa terurai.

"Untuk mengatasi itu, dibangun MRT, LRT, Kereta Cepat, sebelumnya ada KRL dan Kereta Bandara."

"Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor ke transportasi massal, sehingga kerugian akibat kemacetan bisa dikurangi," jelasnya.

Jokowi juga menegaskan, proyek Whoosh dibuat bukan semata-mata untuk mencari laba alias untung.

"Prinsip dasar transportasi massal atau transportasi umum adalah layanan publik, bukan mencari laba," kata Jokowi.

Meski dinilai merugi, menurutnya, keuntungan sosial dari keberadaan Whoosh sudah dirasakan masyarakat.

Hal ini, menurut Jokowi, mulai dari meningkatnya produktivitas hingga waktu tempuh yang lebih singkat.

"Transportasi massal atau transportasi umum tidak diukur dari laba, tapi dari keuntungan sosial, social return of investment."

"Pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang lebih cepat di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal."

"Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian," tutur Jokowi.

Diketahui, masalah utang proyek Whoosh saat ini masih belum menemui jalan keluar.

Meski demikian, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan Indonesia dan China sudah sepakat untuk restrukturisasi utang tersebut.

"Kita mau lakukan tadi restructuring dengan pihak Tiongkok. Dan itu mereka sudah setuju," kata Luhut dalam acara 1 Tahun Prabowo-Gibran, Senin (20/10/2025), dilansir Kontan.co.id.

"Jadi kita misalnya (bayar) Rp 2 triliun kira-kira satu tahun, dan kemudian penerimaan (dari operasional) Rp 1,5 triliun," imbuhnya.

Total utang Kereta Cepat Jakarta Bandung

Dirangkum dari pemberitaan Kompas.com, jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500).

Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun.

Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama.

Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1 persen per tahun.

Total investasi tersebut sudah menghitung tambahan biaya akibat pembengkakan biaya atau cost overrun yang mencapai 1,2 miliar dollar AS. Namun bunga utang tambahan ini lebih tinggi, yakni di atas 3 persen per tahun.

Sebagian besar pembiayaan proyek Whoosh memang ditopang dari pinjaman CDB, ditambah penyertaan modal pemerintah lewat APBN, serta kontribusi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai porsi sahamnya masing-masing di KCIC.

Lebih dari separuh biaya untuk menutup cost overrun berasal dari tambahan utang CDB. Sisanya berasal dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China yang menggarap proyek ini.

Cost overrun itu ditanggung oleh kedua belah pihak, di mana 60 persen ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen ditanggung oleh konsorsium China.

Awal Mula Proyek Whoosh

Proyek Whoosh digagas sejak era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2011, dengan Jepang sebagai mitra utama melalui JICA (Japan International Cooperation Agency).

Jepang telah melakukan studi kelayakan hingga menggelontorkan biaya sebesar 3,5 juta dollar AS, dan menawarkan pinjaman bunga rendah 0,1 persen dengan tenor 40 tahun, memakai skema Government-to-Government (G2G) dan biaya estimasi 5 hingga 6,2 miliar dollar AS.

Namun, pada 2015, Jokowi yang saat itu menjabat Presiden RI, memilih China sebagai mitra untuk membangun Whoosh.

Alasannya, China menawarkan skema Business-to-Business (B2B) tanpa jaminan APBN, berbagi teknologi lebih luas, dan pinjaman sebesar 5 miliar dollar AS  tanpa syarat ketat seperti Jepang, meski bunganya lebih tinggi, yakni 2 hingga 3,4 persen.

Selain menyebabkan Jepang marah, keputusan Jokowi beralih ke China ini dinilai kontroversial.

Ignasius Jonan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan RI menyatakan penolakan karena menganggapnya tidak menguntungkan, tapi akhirnya dipecat.

Whoosh ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016.

Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

Whoosh, program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi ini berujung pada tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

Karena menjadi lead konsorsium PSBI, maka PT KAI menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

Sehingga, beban yang ditanggung PT KAI begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang.

Whoosh adalah sistem kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

Kereta api ini memiliki kecepatan operasional hingga 350 km/h dan memiliki relasi Tegalluar Summarecon—Halim.

Proyek Whoosh yang mulai beroperasi 2 Oktober 2023 atau 2 tahun lalu, membentang antara Jakarta dan Bandung sejauh sekitar 142,3 km.

Jalur kereta ini melintasi empat stasiun utama: Halim (Jakarta), Karawang, Padalarang, dan Tegalluar (Bandung).

Dengan kecepatan itu, waktu tempuh Jakarta-Bandung sekitar 36-44 menit, dengan jarak antara Jakarta menuju Karawang bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 15 menit.

Rute Jakarta-Bandung biasanya memerlukan waktu tempuh sekitar 3-4 jam dengan kendaraan bermotor, tergantung kondisi lalu lintas.

Harga yang dipatok untuk menaiki kereta cepat Whoosh adalah Rp 250.000-Rp 300.000 untuk sekali perjalanan.

Kereta cepat Whoosh memiliki tiga kelas, yakni VIP dengan total 18 penumpang, kelas 1 dengan 28 penumpang, dan kelas 2 dengan 555 penumpang.

(Tribunnews.com/Rifqah, Pravitri Retno Widyastuti) (TribunJogja.com/Miftahul) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)

Sumber: Kompas.com

Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Trheads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya