Ojol, Kurir, hingga Sopir Angkot Akan Dapat Jaminan Sosial Mulai Tahun 2026

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah berkomitmen memperkuat sistem perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, khususnya di bidang transportasi.

Mulai tahun 2026, para pengemudi ojek online (ojol), kurir, hingga sopir angkot ditargetkan sudah masuk dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya negara menghadirkan perlindungan kerja yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.

Baca juga: Kabar Gembira untuk ASN Pemprov Sulut, Gubernur: Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Ada Pemotongan

Pemerintah ingin memastikan tidak hanya pekerja formal, tetapi juga pekerja transportasi informal memperoleh hak atas perlindungan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

Program ini akan digulirkan secara bertahap dengan melibatkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pelaku industri transportasi, agar manfaat jaminan sosial benar-benar dirasakan oleh seluruh pekerja di lapangan.

“Di 2025 ini, selain yang padat karya, kita juga menambah pekerja non-upah di sektor transportasi. Harapannya, bisa meng-cover 731.361 pekerja,” ujar Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Selasa (28/10/2025).

Ke depan, pemerintah menargetkan seluruh pekerja sektor transportasi, termasuk pekerja on-demand yang baru bergabung, sudah terlindungi sepenuhnya dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Tahun depan kita harapkan bisa meng-cover semua, tidak hanya yang existing, tapi juga on-demand. Dengan kebijakan ini, teman-teman kita yang belum ter-cover bisa masuk ke sistem perlindungan sosial,” tambah Ferry.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian perlindungan sosial bagi pekerja sektor transportasi, sekaligus mendorong partisipasi mereka dalam program jaminan sosial secara lebih luas.

Kapan Perpres Ojol Dirilis?

Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur secara khusus sektor ojek online (ojol).

Perpres ojol ini akan menyoroti aspek tarif, perlindungan, serta kesejahteraan pengemudi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa penyusunan aturan tersebut masih dalam tahap komunikasi lintas pihak.

“Sedang dikomunikasikan semua. Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol, ya,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

Menurut dia, isi Perpres ojol akan dibahas bersama perusahaan penyedia layanan aplikasi (aplikator) dan para pengemudi, agar kebijakan yang dihasilkan relevan dan menguntungkan semua pihak.

“Ya makanya kan dari draf itu kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” tutur Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan, pemerintah akan menerbitkan aturan tersebut dalam bentuk Perpres agar dapat diselesaikan lebih cepat. Ia menambahkan, pembahasan sudah mendekati tahap akhir.

“Mungkin Perpres. Biar lebih cepat. Secepatnya, secepat. Mungkin (tahun ini), sangat mungkin, (karena) ada beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi secara umum kan sudah hampir semua,” kata Prasetyo.

Pernyataan itu menjawab pertanyaan publik soal Perpres ojol kapan dirilis. Menurut dia, aturan tersebut sangat mungkin rampung pada tahun 2025 setelah seluruh pembahasan teknis disepakati.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh terhadap pengemudi ojol sebagai bagian dari ekonomi digital nasional.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/10/2025), Prabowo menyebut bahwa pemerintah terus berdiskusi dengan perusahaan aplikator untuk memastikan kesejahteraan mitra.

“Kita ingin supaya lapangan kerja ojol ini, pengemudi ojol ini terjamin. Kalau tidak salah ada 4 juta pengemudi ojol ya di dua perusahaan besar itu dan sekitar 2 juta pengusaha yang menggunakan ojol sebagai sarana jual beli UMKM,” ujar Prabowo.

Presiden juga menambahkan bahwa perhatian pemerintah terhadap para pengemudi ojol sudah diwujudkan melalui pemberian bonus hari raya.

“Untuk pertama kali dalam sejarah pengemudi ojek online menerima bonus hari raya, untuk pertama kali,” kata Prabowo.

Prasetyo menilai, keberadaan hampir 4 juta pengemudi ojol menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian nasional.

Karena itu, Perpres ojol Prabowo disiapkan sebagai bentuk perlindungan hukum dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ojol.

“Dengan jumlah hampir 4 juta itu, salah satu penggerak roda perekonomian yang harus mendapat perhatian pemerintah,” ucap Prasetyo.

Ia menambahkan, pembahasan mengenai pembagian pendapatan pengemudi ojol juga sedang dikaji dalam rancangan undang-undang (RUU) terkait transportasi online.

Artikel tayang di Kompas.com

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini