Aturan Baru Pemerintah, Warga Negara Asing Bisa Pimpin BUMN, Presiden Prabowo Sudah Ubah Regulasi

Ringkasan Berita:1.Melainkan WNA juga berpeluang untuk menduduki posisi strategis di BUMN.

 

2.Prabowo turut meminta Danantara mencari talenta terbaik untuk memimpin perusahaan BUMN.

 

3.Prabowo turut meminta Danantara mencari talenta terbaik untuk memimpin perusahaan BUMN.

TRIBUNMANADO.CO.ID - Persaingan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kedepan bakalan sangat ketat.

Badan usaha milik negara, dahulu dikenal sebagai perusahaan negara, adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya.

Pasalnya kini tak hanya WNI saja yang bisa memimpin BUMN.

Baca juga: Akhirnya Terungkap Alasan Presiden Prabowo Ambil Langkah Berani Izinkan WNA Pimpin BUMN

Seorang Warga Negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. 

Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga.

Melainkan WNA juga berpeluang untuk menduduki posisi strategis di BUMN.

Peluang tersebut dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

RI Prabowo Subianto mengungkapkan, ekspatriat atau warga negara asing (WNA) kini dapat memimpin badan usaha milik negara (BUMN).

Prabowo mengaku sudah mengubah regulasi yang menyebut pemimpin BUMN harus seorang WNI agar pengelolaan BUMN sesuai dengan standar bisnis internasional.

"Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat," ujar Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Prabowo turut meminta Danantara mencari talenta terbaik untuk memimpin perusahaan BUMN.

"Dan saya sampaikan kepada manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional. Kalian bisa mencari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik," tutur dia.

Di samping itu, Prabowo juga meminta agar jumlah perusahaan BUMN dipangkas, dari sekitar 1.000 BUMN menjadi hanya 200 perusahaan.

"Jadi, saya sudah memberikan arahan kepada ketua Danantara untuk merasionalisasi semuanya, mengurangi dari 1.000 BUMN mungkin menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240, lalu menjalankannya dengan standar internasional," beber Prabowo.

Prabowo pun meyakini imbal hasil keuntungan BUMN bisa lebih besar dirasakan negara jika jumlah perusahaan dipangkas seperti ini.

"Jadi, saya yakin imbal hasil 1 persen atau 2 persen bisa meningkat, harus meningkat," imbuh dia. 

Artikel ini telah tayang di Kompas

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Threads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.