Ahok Singgung soal Pajak dan Bea Cukai: Kalau Tidak Dibereskan, Jangan Harap Lapangan Kerja Tumbuh

TRIBUNMANADO.CO.ID – Tanggapan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2025 di Jakarta Pusat, Ahok menyinggung tiga hal.

Salah satunya terkait transparansi pajak dan bea cukai.

Bea Cukai adalah badan pemerintah yang bertugas mengatur masuk dan keluarnya barang dari suatu wilayah negara.

Bea Cukai memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif bea masuk, memeriksa dan mengawasi barang yang masuk dan keluar, serta menegakkan peraturan yang terkait dengan perdagangan internasional.

Fungsi utamanya adalah untuk mengontrol arus barang impor dan ekspor agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait hal tersebut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai pemerintah perlu memusatkan perhatian pada tiga hal utama untuk memperkuat kepercayaan publik dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Tiga hal tersebut meliputi transparansi pajak dan bea cukai, pembenahan sistem pengadaan pemerintah, serta perbaikan kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran.

Menurut Ahok, kepercayaan masyarakat dan investor hanya bisa dibangun melalui tata kelola anggaran yang transparan dan penegakan hukum yang konsisten.

Ia menilai praktik penyimpangan dalam pajak dan bea cukai masih menjadi masalah mendasar yang dapat merusak iklim usaha dan melemahkan sektor manufaktur.

"Kalau soal pajak dan bea cukai tidak dibereskan, jangan harap lapangan kerja bisa tumbuh. Banyak manufaktur kecil yang tutup karena kalah bersaing dengan barang selundupan," ujar Ahok dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Mantan Komisaris Utama Pertamina ini juga menyoroti pentingnya reformasi sistem pengadaan barang dan jasa (procurement) pemerintah agar lebih efisien dan terbuka bagi pelaku industri dalam negeri.

Ia menilai proses tender yang berbelit dan tidak transparan sering kali menjadi hambatan bagi sektor manufaktur untuk berpartisipasi.

Ia mencontohkan, ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, pemerintah daerah menggunakan sistem pengadaan daring yang memungkinkan pekerjaan infrastruktur dilakukan lebih cepat begitu laporan kerusakan diterima.

“Dulu kalau ada laporan jalan rusak, bisa langsung dikerjakan hari itu juga. Karena sistemnya sudah terhubung dan harganya transparan,” kata Ahok.