Menkeu Purbaya Anggap Pendemo sebagai Rakyat yang Hidupnya Masih Kurang, Pernyataan Picu Kontroversi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat menarik perhatian publik.

Purbaya menilai tuntutan yang disuarakan masyarakat dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 lalu hanya datang dari sebagian kecil warga Indonesia yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi sekarang.

Pernyataan itu disampaikan sesaat setelah Purbaya resmi dilantik menjadi Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Ia meyakini bahwa jika gelombang protes masyarakat akan mereda seiring dengan perbaikan perekonomian nasional.

"Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," ucap Purbaya.

Gerakan 17+8 sebagai simbol Tuntutan Rakyat muncul setelah demonstrasi di berbagai daerah pada Agustus 2025.

Pemicunya adalah protes terhadap kenaikan tunjangan DPR RI dan sikap anggota Dewan yang buruk dalam merespons kritik publik.

Akademisi FISIP UI Ubedilah Badrun menilai pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat miskin empati.

Menkeu Purbaya sendiri menyebut tuntutan yang disuarakan masyarakat itu hanya suara sebagian kecil warga yang hidupnya masih kurang.

“Saya sebut komunikasi publik Menkeu (Purbaya) buruk karena miskin empati, tidak bijak, dan tidak menyebutkan data,” kata Ubedilah saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (9/9/2025). 

Sebab, kata dia, Menkeu Purbaya mengatakan bahwa kritik publik saat ini dianggap aspirasi sebagian kecil rakyat yang hidupnya masih kurang.

Ubedilah menyebut, apabila dicermati secara mendalam aspirasi demonstran adalah aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia.

Jika melihat data perhitungan World Bank, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 68,3 persen dari total penduduk Indonesia.

“Menurut World Bank terdapat 194 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin, atau sekitar 68,3 persen dari total populasi,” jelas Ubedilah.

Angka tersebut, menurut dia, muncul setelah Bank Dunia memperbarui garis kemiskinan global menggunakan standar Purchasing Power Parity (PPP) 2021.

Jadi yang hidupnya masih kurang itu sangat besar jumlahnya, tidak kecil seperti yang diucapkan Menkeu Purbaya.

Ubedilah juga menyebut bahwa cara komunikasi Menkeu Purbaya buruk dan perlu dikoreksi.

“Saya menyayangkan ternyata komunikasi publik Menkeu Purbaya buruk dan cenderung arogan, karenanya penting untuk segera dikoreksi,” ujar Ubedilah.

“Padahal itu moment pertama kali ia berbicara di hadapan publik dalam posisinya sebagai Menteri Keuangan, itu sangat penting untuk dicermati,” lanjutnya.

Pendiri organisasi gerakan mahasiswa FKSMJ 1996 ini menyarankan agar sebaiknya Menkeu Purbaya segera meminta maaf dan mengklarifikasi terkait pernyataannya tersebut agar menghindari terjadinya kontroversi berkepanjangan.

“Karena itu sebaiknya Menkeu Purbaya segera minta maaf telah melukai sebagian besar rakyat Indonesia yang saat ini sedang susah hidupnya,” kata Ubedilah.

Dosen Sosiologi Politik UNJ ini juga menyarankan agar Menkeu Purbaya memperbaiki gaya komunikasi publiknya.

“Selain itu penting untuk perbaiki secara serius gaya komunikasinya maupun substansinya,” terang Ubedilah. (Sumber: Kompas.com)

-

Baca juga: Anak Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa: Ayahku Melengserkan Agen CIA Amerika yang Menyamar Menjadi Menteri