Bupati Mitra Ronald Kandoli dan Kemenkumham Sulut Bahas Pelayanan Publik dan Pembentukan Posbakum 

Ringkasan Berita:

• Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli menerima kunjungan kerja (kunker) jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara
• Dalam pertemuan itu, Ronald Kandoli menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran Kemenkumham Sulut
• Menurut dia, koordinasi antara pemerintah daerah dan Kemenkumham menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Ronald Kandoli menerima kunjungan kerja (kunker) jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut), Senin 11 Mei 2026 di ruang kerjanya. 

Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama dibidang pelayanan hukum dan administrasi publik.

Rombongan Kemenkumham Sulut dipimpin Kepala Kantor (Kakan) Kemenkumham Sulut Hendrik Pagiling.

Ia didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

Dalam pertemuan itu, Ronald Kandoli menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran Kemenkumham Sulut. 

Menurut dia, koordinasi antara pemerintah daerah dan Kemenkumham menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pertemuan ini merupakan langkah krusial dalam memperkuat sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Mitra dengan Kemenkumham, khususnya dalam bidang produk hukum daerah dan pelayanan publik,” ujar Kandoli.

Ia menambahkan, sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan administrasi bagi masyarakat di Kabupaten Mitra.

Sementara itu, Kakan Kemenkumham Sulut Hendrik Pagiling menjelaskan, bahwa agenda kunjungan kerja mencakup sejumlah program strategis. 

Beberapa diantaranya ialah harmonisasi peraturan daerah (perda), peninjauan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pelayanan kekayaan intelektual, serta sosialisasi perseroan perorangan bagi pelaku usaha.

“Program ini diharapkan dapat mendukung penguatan pelayanan hukum sekaligus mendorong pertumbuhan usaha masyarakat di Minahasa Tenggara,” kata Hendrik. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Minahasa Tenggara Sophia Antou, bersama Wakil Ketua DPRD Katrien Mokodaser.

Bupati Ronald Kandoli turut didampingi Sekretaris Daerah David H Lalandos, Asisten Administrasi Umum IElly Sangian, Kepala Dinas PMD M Irwan Abdjulu, Kepala Dinas Pariwisata Selvie Lendombela, dan perwakilan Dinas Perindagkop. (Nie)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.