Pimpin Raker Pemkab Mitra, Bupati Ronald Kandoli Soroti Ribuan ASN Kelabuhi Sistem Absensi

Ringkasan Berita:

• Bupati Ronald Kandoli memimpin rapat kerja Pemkab Minahasa Tenggara untuk mengevaluasi kinerja program serta menindaklanjuti pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
• Dalam rapat terungkap temuan dugaan lebih dari 1.000 ASN menggunakan aplikasi Fake GPS untuk memanipulasi sistem absensi.
• Bupati menginstruksikan evaluasi internal dan tindakan tegas bagi ASN yang tidak disiplin.

TRIBUNMANADO.CO.ID, RATAHAN - Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Ronald Kandoli, memimpin Rapat Kerja Pemerintah Kabupaten Mitra di Ruang Rapat lantai tiga kantor Bupati, Kamis 5 Februari 2026.

Rapat ini dihadiri oleh para Asisten, Staf Ahli, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat, Kepala Bagian, hingga Kepala Puskesmas.

Fokus utama pembahasan mencakup evaluasi kinerja program serta tindak lanjut pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).

Baca juga: Tak Perlu Lagi ke Manado, Penderita Ginjal Kini Bisa Cuci Darah di RSUD Mitra Sehat

Bupati Kandoli mengungkap temuan mengejutkan dari BPK terkait manipulasi kehadiran.

Dimana lebih dari seribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Mitra terindikasi menggunakan aplikasi Fake GPS untuk mengelabui sistem absensi.

Menanggapi hal tersebut, politisi PDIP ini menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi internal secara total.

“Pimpinan perangkat daerah jangan ragu mengambil langkah tegas," katanya.

"ASN yang kurang disiplin harus segera dibina sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas dia.

Kandoli juga menekankan pentingnya penyelesaian Laporan Keuangan sebelum batas waktu yakni 16 Maret 2025.

Ia pun meminta setiap OPD memastikan program RK-FT berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, top eksekutif di Mitra ini meminta agar seluruh aset Pemkab Mitra diberi label secara terperinci guna mempermudah pengawasan dan inventarisasi.

“Kedepannya, kami akan melakukan monitoring dan evaluasi berkala," ucapnya.

"OPD dengan tingkat pelanggaran tinggi atau capaian kinerja rendah akan menjadi perhatian khusus,” ujar dirinya.

Kandoli menegaskan bahwa hasil evaluasi hari ini akan menjadi dasar penilaian kinerja lanjutan bagi seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mitra.