AJI Manado Soroti Kondisi Jurnalis Sulut, Tekankan Upah Layak, BPJS dan Kebebasan Pers

Ringkasan Berita:

• AJI Manado menggelar diskusi memperingati Hari Buruh dan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 dengan tema “Kondisi Jurnalis di Sulut Hari Ini”
• Narasumber menyoroti pentingnya berserikat untuk memperkuat solidaritas, menjaga independensi redaksi, memperjuangkan upah layak, serta kewajiban perusahaan media menyediakan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi karyawan.
• AJI Manado menegaskan pentingnya kepatuhan pada kode etik jurnalistik dan putusan MK soal penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.

TRIBUNMANADO.CO.ID - Dalam rangka memperingati Hari Buruh dan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado menggelar sebuah diskusi yang berlangsung di Sekretariat AJI Manado, Rabu (6/05/2026).

Diskusi ini tersebut mengangkat tema “Kondisi Jurnalis di Sulawesi Utara Hari Ini” dengan menghadirkan narasumber, yakni Sartika Sasmi Ticoalu dari LBH Pers Manado, Fransiskus Talokon selaku Ketua AJI Manado, serta Bathin Razan, pengurus SPLM Manado.

Bathin membuka diskusi dengan sebuah pertanyaan mendasar: apakah berserikat masih penting bagi jurnalis saat ini? Ia pun menegaskan, jawabannya masih sangat penting.

“Berserikat itu diperlukan untuk membangun solidaritas antarjurnalis, terutama ketika menghadapi persoalan upah maupun pemecatan. Bahkan, ini menjadi bagian penting saat terjadi intervensi redaksi, sebagai upaya menjaga marwah profesi jurnalis,” ungkap Bathin.

Bathin juga membagikan hasil diskusi yang ia ikuti di Jakarta, yang menunjukkan bahwa sejumlah media masih mampu mempertahankan independensi karena memiliki kekuatan ekonomi sendiri.

“Intinya, untuk menjaga independensi, kita perlu terlebih dahulu memperkuat ekonomi media,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, bidang Advokasi AJI Manado, Ronny Sepang, juga menegaskan bahwa setiap pemimpin media harus mengurus BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi karyawannya.

"Saya ingin menambahkan sekaligus mengingatkan, bagi teman - teman pemilik media untuk mengurus BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi karyawan, jangan sampai bermasalah dikemudian hari," tambah di. 

Sementara itu, Sasmi mengutip putusan Mahkamah Konstitusi (MK)  pada Januari 2026 terkait sengketa produk jurnalistik.

Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa wajib melalui Dewan Pers, bukan langsung melalui jalur pidana maupun perdata.

“Karya jurnalistik yang sah dan sesuai etika tidak bisa langsung dipidana. Bagi rekan-rekan jurnalis, penting untuk tetap berada dalam koridor aturan. Selama itu dipatuhi, maka tidak akan terjerat hukum,” terangnya.

Ketua AJI Manado, Fransiskus, turut menekankan pentingnya peran anggota AJI sebagai pembeda di tengah maraknya media dan jurnalis di Sulawesi Utara.

“Kita harus tetap menjaga independensi, meningkatkan kompetensi, serta mematuhi kode etik dan perilaku dalam menjalankan tugas di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa hasil diskusi ini akan ditindaklanjuti melalui berbagai program peningkatan kapasitas anggota AJI Manado.

“Ke depan, kami akan mengadakan pelatihan paralegal untuk meningkatkan kemampuan pendampingan bagi jurnalis yang menghadapi persoalan, serta pelatihan jurnalisme data. Kedua program ini direncanakan mulai pada Juni 2026,” pungkasnya.

Tentang AJI

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir sebagai perlawanan terhadap Orde Baru.

Mereka berjuang untuk kebebasan pers, mendukung demokratisasi, dan memperjuangkan hak publik atas informasi.

Setelah Orde Baru jatuh, AJI tetap berupaya menjaga kebebasan pers, mendukung kesejahteraan jurnalis, dan melawan kekerasan terhadap jurnalis.

AJI terus berkomitmen untuk menyediakan informasi obyektif dan memperkuat kebebasan pers di Indonesia.

Baca Berita Lainnya di: Google News

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Trheads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya