Bertemu Rektor Unsrat, PBH Peradi Manado Inisiasi Edukasi Hukum Implementasi KUHP dan KUHAP Nasional

Ringkasan Berita:

• Ketua PBH Peradi Manado menginisiasi gerakan edukasi hukum melalui rencana penyelenggaraan seminar nasional terkait implementasi KUHP dan KUHAP Nasional
• Langkah nyata PBH Peradi Manado dalam menjawab kompleksitas transisi hukum pidana di Indonesia
• Pengurus PBH Peradi Manado melakukan audiensi dengan Rektor Unsrat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Setelah menerima SK kepemimpinan, Ketua PBH Peradi Manado, Handri Piter Poae SH, menginisiasi gerakan edukasi hukum melalui rencana penyelenggaraan seminar nasional terkait implementasi KUHP dan KUHAP Nasional.

Forum strategis yang direncanakan akan digelar 4 Juni 2026 di Auditorium Unsrat menjadi langkah nyata PBH Peradi Manado dalam menjawab kompleksitas transisi hukum pidana di Indonesia.

Guna mematangkan persiapan tersebut, Senin (13/4/2026), Pengurus PBH Peradi Manado melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Prof Dr Ir Oktovian Berty Alexander Sompie MEng IPU ASEAN Eng.

Pertemuan ini bertujuan untuk mensinergikan peran akademisi dan praktisi dalam menyambut era baru hukum pidana nasional.

Handri mengungkapkan bahwa Rektor Unsrat, Prof Berty Sompie menyambut hangat inisiatif PBH Peradi Manado.

Ia menegaskan komitmen universitas untuk mendukung penuh kegiatan yang dinilai krusial bagi dunia akademik dan praktisi hukum tersebut.

​Rektor menyampaikan akan mendukung penuh kegiatan ini dengan memfasilitasi tempat dan infrastruktur lainnya. 

"Beliau menekankan pentingnya keterlibatan aktif mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat dalam seminar ini agar mereka memahami lebih dalam mengenai implementasi undang-undang yang baru," ujar Handri Poae kepada Tribunmanado.co.id, Selasa 14 April 2026.

​Dukungan institusional dari Unsrat juga diperkuat dengan izin penggunaan atribut universitas dalam materi publikasi seminar. 

"Beliau mengizinkan penggunaan tulisan 'supported by Unsrat' serta logo universitas guna menyukseskan pelaksanaan kegiatan nantinya," kaya Handri.
​
Seminar nasional ini mengangkat tema krusial, yakni "Implementasi KUHP Nasional dan Tantangan Harmonisasi KUHAP dalam Praktik Penegakan Hukum". 

Hal ini dilatarbelakangi oleh perubahan fundamental sistem hukum pidana Indonesia melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

​Menurut Handri, forum ini bukan sekadar diskusi teoritis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyamakan persepsi antar aparat penegak hukum (APH). 

Ketidaksinkronan antara hukum materiil (KUHP) dan hukum formil (KUHAP) selama masa transisi berpotensi menimbulkan multitafsir norma hingga disparitas putusan pengadilan.

​Seminar yang dijadwalkan pada Kamis, 4 Juni 2026 mendatang ini diharapkan menjadi jembatan antara teks undang-undang dengan realitas keadilan di lapangan.

Sekaligus menjadi kado awal masa kepemimpinan baru PBH Peradi Manado bagi dunia hukum di Sulawesi Utara.