Kota Manado Sulut Jadi Pilot Project Nasional Percepatan Digitalisasi Bansos

Ringkasan Berita:

• Kota Manado ditetapkan sebagai satu dari 40 Kabupaten/Kota di Indonesia yang menjalankan program percepatan digitalisasi bantuan sosial, dengan target transparansi dan ketepatan sasaran.
• Disdukcapil berperan memvalidasi NIK sebagai basis data tunggal PKH, Dinas Sosial tetapkan kriteria teknis penerima bansos, sementara Dinas Kominfo mengoordinasikan sosialisasi sistem digital.
• Pemkot Manado akan membuka posko pendataan digital dan melibatkan Ketua Lingkungan, Pala, serta ASN untuk dampingi warga

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) ditetapkan sebagai satu dari 40 Kabupaten dan Kota di Indonesia untuk program percepatan digitalisasi bantuan sosial (Bansos).

Gerak cepat pun dilakukan untuk merespon kepercayaan tersebut. 

Wawali Manado Richard Sualang mengatakan, rapat telah digelar dengan menghadirkan Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil, Dinas Kominfo dan Dinas Sosial. 

Dalam rapat, Richard meminta Manado harus jadi contoh bagi daerah lainnya di Sulut dalam hal transparansi dan akurasi penyaluran bansos. 
 
"Sebagai salah satu dari 40 daerah yang terpilih secara nasional, kita harus sukseskan. Saya berharap digitalisasi ini menjadikan Manado sebagai barometer bagi Kabupaten/Kota lain di Sulawesi Utara dalam pengelolaan bansos yang tepat sasaran," kata dia kepada Tribunmanado.co.id Jumat (6/2/2026) di kantor Walikota Manado di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado.

Kantor Walikota Manado berjarak sekira 4 kilometer dari kantor Pemprov Sulut di jalan 17 Agustus. 

Ia menuturkan, perubahan besar dalam sistem ini terletak pada integrasi data yang jauh lebih ketat.

Disdukcapil Kota Manado akan mengambil peran krusial sebagai garda terdepan dalam validasi NIK. "Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengajuan Program Keluarga Harapan (PKH) benar-benar berbasis data kependudukan yang sah dan tunggal," katanya. 

Untuk Dinas Sosial, kata dia, fokus pada penentuan kriteria teknis pendataan masyarakat agar bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan. 

Sedang Dinas Kominfo bertanggung jawab penuh dalam orkestrasi publikasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami alur baru pendaftaran bansos secara digital ini.

Menurut Wawali, para Ketua lingkungan juga akan dilibatkan sebagai motor penggerak di lapangan. 

Mereka akan mendampingi warga dalam proses transisi digital ini.

"Nantinya akan dibuka posko-posko khusus pendataan digitalisasi bansos. Kita tidak ingin ada warga yang berhak namun tertinggal hanya karena kendala teknologi. Di sinilah peran Pala dan ASN untuk membantu warga mendaftar," kata dia. 

Ia berharap, sistem digitalisasi ini dapat mencegah manipulasi data atau bantuan yang tidak tepat sasaran diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus mempercepat proses distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. (Art)