Pemotongan Dana Transfer Daerah, Ini Kiat Pemkot Manado di Tahun 2026

Ringkasan Berita:

• Untuk Pemkot Manado, besaran pemotongan terinformasi sebesar Rp 241 Miliar
• Tak akan naikkan pajak atau buat retribusi baru guna mendongkrak pendapatan
• Pemkot Manado menggenjot PAD dengan memaksimalkan pajak yang sudah ada

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tahun 2026 diprediksi menjadi tahun tantangan bagi pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara (Sulut).

Itu karena kebijakan pemerintah pusat memotong dana transfer daerah.

Pemotongan tersebut membuat daerah bakal ngos-ngosan dan ini akan berdampak pada pelayanan publik, kinerja pemerintahan serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk Pemkot Manado, besaran pemotongan terinformasi sebesar Rp 241 Miliar.

Lantas bagaimana kiat Pemkot Manado menghadapi tahun 2026?.

Wakil Wali Kota (Wawali) Manado Richard Sualang kepada wartawan dalam wawancara di ruangannya di kantor Wali Kota Manado di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulut, jelang Natal 2025 memastikan, pihaknya tak akan naikkan pajak atau buat retribusi baru guna mendongkrak pendapatan.

"Kami tidak akan naikan pajak atau buat retribusi baru," katanya.

Menurut Richard, pihaknya akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan pajak yang sudah ada.

Caranya dengan meningkatkan kesadaran warga membayar pajak.

"Kita akan genjot ketaatan warga bayar pajak," kata dia.

Ia optimistis target PAD akan tercapai dengan kedisiplinan warga membayar pajak.

Beber Richard, pihaknya juga akan menggenjot UMKM untuk menggairahkan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

Beberapa waktu lalu, Wali Kota Manado Andrei Angouw mengaku siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat soal anggaran meski dirasanya berat.

"Kita harus mendukung kebijakan pemerintah pusat," katanya.

(TribunManado.co.id/Art)

Baca Berita Tribun Manado di Google News

WhatsApp TribunManado.co.id : KLIK