Ikut Rakornas 2026, Bupati dan Wabup Bolsel Tegaskan Kesiapan Selaraskan Program Nasional

Ringkasan Berita:

• Pemerintah pusat menggelar Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 sebagai forum koordinasi tertinggi untuk menyelaraskan visi pembangunan nasional.
• Rakornas menekankan percepatan implementasi program Presiden, meliputi kedaulatan pangan dan energi, target pertumbuhan ekonomi 8 persen, efisiensi tata kelola, penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, serta pembangunan berkelanjutan.
• Bupati Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul menegaskan komitmen Pemkab Bolsel.

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLAANG UKI - Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya bergantung pada perencanaan di pusat, melainkan pada eksekusi yang presisi di daerah.

Untuk maksud ini, pemerintah pusat menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Agenda krusial ini adalah forum tahunan tertinggi yang memfasilitasi koordinasi langsung antara Presiden, jajaran Kabinet, dan Kepala Daerah seluruh Indonesia untuk menyelaraskan visi pembangunan nasional.

Baca juga: Panduan dan Tabel KUR BRI 2026, Pinjam Rp1 Juta–Rp200 Juta Segini Cicilannya

Demikian keterangan yang disampaikan Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul usai mengikuti acara tersebut di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 2 Januari 2026.

Kegiatan ini dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan dihadiri oleh 4.453 peserta yang terdiri dari pimpinan kementerian/lembaga,jajaran Menteri Kabinet, Kepala Daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta unsur terkait dari seluruh Indonesia.

Menurut Iskandar, dalam Rakornas ini pemerintah pusat memberikan penekanan khusus pada percepatan implementasi program prioritas Presiden.

Fokus utama mencakup Kedaulatan pangan dan energi yakni mendorong daerah untuk memaksimalkan potensi lokal guna mendukung ketahanan nasional.

Kemudian pertumbuhan ekonomi 8 persen, strategi kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Lalu efisiensi dan tata kelola yakni peningkatan koordinasi untuk menjembatani antara kebijakan di level pusat dengan pelaksanaan teknis di lapangan.

Respons cepat isu strategis yakni Penanganan inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem yang membutuhkan intervensi terpadu.

Keberlanjutan pembangunan yakni menjamin program yang berjalan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Dan sinergi lintas sektor, yakni memastikan dinas di daerah dan kementerian di pusat bergerak dalam irama yang sama.

Atas hal tersebut, duet pimpinan daerah ini menyatakan kesiapan Pemkab Bolsel untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan visi besar pemerintah pusat.

"Kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen untuk memastikan bahwa program-program prioritas nasional dapat terakselerasi dengan baik di daerah," tegasnya.