Polemik Tambang Ilegal Landaso Bolsel: Warga Minta Ganti Rugi Cengkih Rp 5 Juta per Pohon

TRIBUNMANADO.CO.ID - Polemik Tambang Landaso, Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) semakin memanas. 

Ini dipicu adanya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di kawasan tersebut. 

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Bolaang Uki, pun turun tangan. 

Mereka menggelar rapat bersama warga. Rapat dipimpin Camat Bolaang Uki Nurhaeda Yasin.

Turut hadir mendampingi camat yakni  Kasat Pol-PP Mulyono Rochim, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nashrudin Gobel, Kepala Badan Kesbangpol Harmin Manoppo, Kepala Desa Sondana Dety Mokoagow, dan Kepala Desa Popodu Siradjudin Yusuf.

Kasat Pol-PP Mulyono Rochim menjelaskan, bahwa pihaknya menerima informasi adanya penolakan masyarakat terhadap aktivitas PETI di Puncak Landaso.

Bahkan informasi yang sampai kepadanya bahwa warga yang sudah resah itu sudah merencanakan untuk naik ke lokasi.

“Karena itu kami segera berkoordinasi dengan Polres Bolsel agar tidak terjadi masalah di lapangan,” ujarnya.

Ditegaskannya, dalam kasus ini Pemkab Bolsel tidak memediasi aktivitas tambang ilegal.

Pemkab justru hadir sebagai respon gejolak di masyarakat dan mencegah konflik.

"Yang terpenting, kita sepakat menolak aktivitas tambang di lokasi tersebut,” tegasnya.

Keresahan Warga

Kepala Desa Popodu, Siradjudin Yusuf mengatakan sejumlah pemuda dan warga sempat menyampaikan keresahan mereka terkait keberadaan alat berat di Landaso.

“Hasil musyawarah akan ditindaklanjuti dengan pertemuan bersama pihak Richard Mewo dan masyarakat Popodu di kantor desa malam ini,” jelasnya.

Ia juga menyebut, dua bidang lahan di Puncak Landaso telah dibeli oleh pihak Richard Mewo dari keluarga almarhum Sudirman Djafar dan Nurlaila Gobel.

Senada dengan Sirajudin Yusuf, Kepala Desa Sondana, Dety Mokoagow, mengungkap adanya satu unit ekskavator yang disebut digunakan untuk pembuatan jalan.

Namun, ia menekankan belum ada kesepakatan ganti rugi tanaman cengkeh masyarakat.

“Warga meminta Rp5 juta perpohon, tetapi pihak investor belum menyetujui,” katanya.

Ketua BPD Popodu menambahkan, bahwa aktivitas PETI manual di lokasi itu pernah ditutup pemerintah desa tahun lalu.

Namun kini alat berat sudah terlihat tanpa adanya sosialisasi.

“Pertemuan ini sebetulnya soal Richard Mewo dan masyarakat Sondana-Popodu. Kalau nanti lokasi itu dijadikan tambang, saya menolak dengan tegas,” ujarnya.

Camat Bolaang Uki, Nurhaeda Yasin, mengingatkan pemerintah desa agar melapor sejak awal jika ada aktivitas seperti ini.

“Bukan nanti sudah begini baru melaporkan ke Pemerintah Kecamatan,” ungkapnya.

Masyarakat menolak penambangan ilegal karena lokasi Puncak Landaso berada di sekitar ibu kota kabupaten Bolsel.

“Kajian Dinas Lingkungan Hidup menyebut lokasi itu tidak memenuhi syarat untuk penambangan karena dekat dengan pusat Ibu Kota,” jelasnya.

“Ini sudah ada pernyataan tertulis masyarakat yang menolak tambang di wilayah tersebut,” Tambah Camat Bolaang Uki.

Sementara itu, Richard Mewo menuturkan bahwa aktivitas di lokasi baru sebatas pembuatan jalan kebun.

“Kami sudah sampaikan ke kepala desa Sondana dan Popodu bahwa belum ada kegiatan penambangan. Jika suatu saat kami berniat menambang, kami akan laporkan lebih lanjut ke Pemda Bolsel,” pungkasnya. (Nie)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca juga: Pemkab Sangihe Letakkan Batu Pertama Pembangunan 80.000 Gerai Koperasi Merah Putih di Lapango