AMPB Desak Pemda Boltara Cabut Dukungan untuk Provinsi BMR, Ini Alasannya

Ringkasan Berita:

• Aksi demonstrasi AMPB di Boroko, Kecamatan Kaidipang, Boltara, Rabu (18/02/2026).
• Bentuk protes terhadap panitia pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR).
• Massa aksi diterima oleh Bupati Boltara Sirajudin Lasena, Wakil Bupati Mohammad Aditya Pontoh dan Pimpinan DPRD Depri Pontoh.

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sejumlah masyarakat Bolaang Mongondow Utara (Boltara) melakukan aksi demonstrasi, Rabu (18/02/2026).

Mereka menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Peduli Binadou (AMPB).

Aksi unjuk rasa dilakukan di Depan Situs Komaling R.S Pontoh, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Boltara.

Lokasinya tak jauh dari Kantor Bupati Boltara, jaraknya kurang lebih 850 meter.

Aksi dari AMPB diterima oleh Bupati Boltara Sirajudin Lasena, Wakil Bupati Mohammad Aditya Pontoh dan Pimpinan DPRD Depri Pontoh.

Kordinator lapangan (korlap) aksi, Febrianto Lombu menuturkan, aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap panitia pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR).

Pihaknya menilai pembentukan Provinsi BMR, tidak melibatkan Kabupaten Boltara dalam berbagai agenda pembentukan provinsi baru tersebut.

"Untuk itu kami mendesak pemerintah daerah segera mencabut dukungan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi BMR," kata Febrianto.

Mereka juga meminta pemerintah daerah untuk mengubah nama daerah dari Bolaang Mongondow Utara menjadi Kabupaten Binadou.

"Usulan perubahan nama ini, berangkat dari histori adat dan budaya wilayah Boltara yakni eks swapraja Bintauna, Bolangitang dan Kaidipang," jelasnya.
 
Selain itu, massa aksi juga mendesak DPRD untuk segera membahas perubahan nama daerah dari Bolaang Mongondow Utara menjadi Binadou.

Tanggapan Bupati Boltara

Bupati Boltara Sirajudin Lasena saat menerima aksi tersebut menegaskan terkait dengan isu PBMR, menurutnya sampai dengan hari ini pemerintah daerah Boltara belum merespon lebih jauh.

"Hingga hari ini Pemda dan DPRD, belum menyikapi secara serius. Karena ini baru dalam tahapan usulan. Baik ke pemerintah provinsi maupun pusat," kata Sirajudin.

Kata dia, pihaknya kemarin telah berkomunikasi dengan panitia pemekaran PBMR melalui telepon.

"Kami sampaikan kepada panitia, alangkah baiknya sebelum konsolidasi, bisa audiens dengan gubernur, agar bisa menyampaikan langsung gagasan tersebut, kemudian hasil audiens itu di sosialisasikan ke masyarakat BMR," jelasnya.

Dan untuk usulan perubahan nama kabupaten, Bupati menyampaikan akan menindak lanjuti usulan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan sepanjang itu kemauan rakyat. Namun tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku," pungkasnya.

(TribunManado.co.id/Pri)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.