Berita Populer Bolmong: Demo Tuntut Percepatan Pembentukan Provinsi BMR Digelar di Perbatasan

Ringkasan Berita:

• Berita Populer Bolmong, Sulawesi Utara (Sulut) hari Senin (9/2/2026).
• Warga gelar demo tuntut pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya di perbatasan Bolmong-Minsel, tepatnya di Desa Mondatong, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolmong, Senin, 9 Februari 2026.
• Demo ini digelar untuk menuntut percepatan pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR).

TRIBUNMANADO.CO.ID - BOLMONG - Berita Populer Bolmong, Sulawesi Utara (Sulut) hari Senin (9/2/2026).

Isu tentang wacana pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR) kembali mencuat beberapa waktu belakangan.

Bahkan panita pembentukan PBMR telah menggelar pertemuan dengan Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK).

Kabar terbaru, massa menggelar demo di perbatasan.

Senin, 9 Februari 2026, ratusan warga yang tergabung dalam ormas adat Laskar Bogani Indonesia (LBI) menggelar demo di perbatasan Bolmong-Minsel tepatnya di Desa Mondatong, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolmong.

Demo ini digelar untuk menuntut percepatan pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR).

Lokasi ini dipilih sebagai simbol batas wilayah antara BMR dan Minsel, sekaligus penegasan tuntutan masyarakat agar BMR berdiri sebagai provinsi sendiri, terpisah dari Provinsi Sulut.

Unjuk rasa ini dikoordinatori langsung oleh Dolfie Paath Manoppo selaku penanggung jawab sekaligus koordinator lapangan, didampingi Robby Mokodongan sebagai koordinator lapangan.

Sejumlah orator di antaranya Parindo Potabuga, Tommy Maringka, Firdaus Mokodompit, dan Moh Amin Laiya tampil dengam suara lantang.

Dalam aksinya, massa yang berjumlah 100an orang ini menyuarakan sejumlah tuntutan penting.

Mereka mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, agar segera mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).

Selain itu, mereka juga meminta Gubernur YSK, untuk aktif dan serius memperjuangkan percepatan pemekaran PBMR.

Tak hanya kepada pemerintah pusat dan provinsi, tuntutan juga diarahkan kepada empat bupati dan satu wali kota di wilayah BMR agar menunjukkan dukungan nyata terhadap aspirasi masyarakat.

Massa aksi juga meminta keterlibatan aktif elit politik di DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Sulut, hingga DPRD kabupaten/kota se-BMR untuk memperjuangkan pembentukan provinsi baru tersebut.