Pemkab Bolmong Sulawesi Utara Gelar Rakor Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting

Ringkasan Berita:

• Pemkab Bolmong gelar rakor tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting Tahun 2025
• Dony Lumenta mengatakan, apapun keadaannya dana soal penanganan dan pencegahan stunting harus ada
• Masalah stunting bukan hanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLMONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara (Sulut), menggelar rapat koordinasi tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting Tahun 2025, Kamis (11/12/2025).

Rakor yang dibuka langsung Wakil Bupati Dony Lumenta ini turut dihadiri ketua DPRD Bolmong Tony Tumbelaka, kepala OPD terkait, unsur Forkopimda serta seluruh stakeholder.

Dony Lumenta mengatakan bahwa kegiatan ini penting dilakukan untuk penanganan sekaligus pencegahan dalam menurunkan angka stunting di daerah.

“Rapat koordinasi sepenting membutuhkan keseriusan dalan pencegahan dan penanganannya, dan pasti membutuhkan semua pihak terkait pada kasus stunting ini," ucapnya.

Untuk itu, Dony menegaskan bahwa seperti apapun keadaannya dana soal penanganan dan pencegahan stunting harus ada.

"Untuk para camat, saya tegaskan sekali lagi dana untuk pencegahan dan penurunan stunting wajib ada meskipun kita sedang dalam fase pengurangan anggaran besar-besaran di tahun 2026 mendatang," tegasnya.

Ia menjelaskan, stunting masih menjadi salah satu persoalan gizi terbesar pada balita di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Menurutnya, masalah stunting bukan hanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh, akses air bersih, sanitasi, hingga kondisi sosial masyarakat.

“Penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh dan konvergen.

Pemerintah daerah terus menjadikan ini sebagai fokus pembangunan di sektor kesehatan,” tambahnya.

Wabup Dony Lumenta juga menyampaikan beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh anggota tim.

Pertama, Dinas Kesehatan diminta untuk memaksimalkan kegiatan Posyandu dan pelayanan kesehatan pada tahun 2026, terutama sosialisasi pemenuhan gizi dan perbaikan pola asuh anak.

Menekankan bahwa penurunan stunting adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah tingkat kabupaten hingga perangkat pemerintah di tingkat desa dan rukun warga.

“Saya berharap seluruh stakeholder dapat menjalankan program, target, dan langkah konkrit secara sinergis agar kasus stunting terus menurun, bahkan menuju nol kasus pada tahun-tahun mendatang,” ucapnya.

Dony juga meminta agar data persentase kasus stunting yang dipresentasikan dalam rakor kali ini menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya, mengingat progres penanganan akan dilaporkan secara berjenjang.