Terkendala Utang Warisan Pemerintah Lama, Pemkot Bitung Belum Bisa Angkat Pala dan Ketua RT Baru

TRIBUNMANADO.COM, BITUNG - Desakan warga agar Pemerintah Kota Bitung segera mengangkat kepala lingkungan (pala) dan ketua RT serta membayarkan gaji mereka yang tertunggak akhirnya ditanggapi langsung oleh Wali Kota Bitung Hengky Honandar.

Desakan itu muncul dalam hearing yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Kota Bitung di ruang Paripurna Kantor DPRD, Kamis (11/9/2025).

Warga menyuarakan pembayaran gaji pala dan RT yang belum dibayar serta percepatan proses pengangkatan perangkat lingkungan yang baru.

Menanggapi aspirasi tersebut, Hengky Honandar didampingi Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka dan unsur Forkopimda mengakui kondisi keuangan Kota Bitung masih belum stabil sejak dirinya dan Randito dilantik pada 20 Februari 2025.

Hengky dan Randito harus menyelesaikan beban keuangan dari pemerintahan sebelumnya, termasuk tunggakan gaji pala dan RT. 

Itulah alasan belum ada pengangkatan yang baru.

Meski demikian, Hengky menegaskan pihaknya tidak tinggal diam. 

Dalam enam bulan masa kepemimpinan, Pemkot Bitung telah menyicil pembayaran gaji selama dua bulan kepada pala dan RT yang belum dibayar.

"Kami paham harapan masyarakat, dan kami juga tidak menutup mata. Tapi situasi keuangan memang sangat berat. Kami mohon dimaklumi,” ujar Hengky.

Rekrutmen pala dan RT baru belum bisa dilakukan dalam waktu dekat hingga situasi keuangan daerah lebih stabil.

Dengan transparansi ini, Hengky berharap masyarakat bisa memahami tantangan yang sedang dihadapi Pemkot Bitung, sembari terus bekerja menyelesaikan beban warisan masa lalu demi pelayanan yang lebih baik ke depannya.

Sekolah Rusak Tak Diperhatikan

Warga Pulau Lembeh, Kota Bitung, Sulawesi Utara, menyuarakan keluhan terkait sejumlah sekolah yang rusak dan belum tersentuh bantuan pemerintah. 

Aspirasi ini disampaikan dalam hearing yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kota Bitung, Jalan RE Martadinata, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (11/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, warga mendesak perhatian serius dari pemerintah terhadap kondisi pendidikan di pulau mereka, yang dinilai jauh tertinggal dibanding wilayah lain di Kota Bitung.

Aspirasi warga diterima langsung oleh Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Ketua DPRD Bitung Vivy Ganap, serta jajaran Forkopimda.

Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung, Fonny Tumundo.

Persoalan Data

Menanggapi keluhan warga, Fonny Tumundo menyampaikan permohonan maaf atas kondisi beberapa gedung sekolah di Pulau Lembeh yang belum tersentuh bantuan. 

Ia mengakui bahwa persoalan data menjadi salah satu kendala utama.

“Kalau sekolah tidak terdaftar atau tidak lengkap datanya di Dapodik (Data Pokok Pendidikan), maka otomatis tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat,” jelas Fonny.

Untuk itu, pihaknya berjanji akan segera mengunjungi sejumlah sekolah di Pulau Lembeh agar pengisian data Dapodik bisa segera dilakukan. 

Dengan begitu, bantuan perbaikan dapat diajukan ke pusat.

Ia juga memastikan program prioritas berupa seragam gratis untuk siswa di Pulau Lembeh tetap berjalan dan diperluas bagi seluruh pelajar di Kota Bitung.

Krisis Tenaga Pendidik

Selain itu, krisis tenaga pendidik juga menjadi masalah. 

Fonny Tumundo menyebut kekurangan guru adalah persoalan nasional, namun pihaknya berupaya mengatasi dengan menambah guru paruh waktu di sekolah-sekolah terdampak.

“Puji Tuhan, sekarang sudah ada guru paruh waktu yang membantu proses belajar di beberapa sekolah,” tambah Fonny.

Kemudian Hengky Honandar menegaskan komitmennya untuk meninjau langsung kondisi sekolah-sekolah di Pulau Lembeh.

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Mo Cari Dimana - Silet Open Up

Baca juga: Pendaftaran Calon Ketua Kadin Sulawesi Utara Dibuka, Pengambilan Formulir Mulai 20 September 2025

“Kami tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, saya bersama tim akan turun langsung ke Pulau Lembeh untuk melihat kondisi sebenarnya,” tegasnya.

Ketua DPRD Kota Bitung, Vivy Ganap, juga menyoroti langsung peran Dinas Pendidikan Bitung. 

Ia mendesak agar dinas tidak hanya menerima laporan, tetapi benar-benar turun ke lapangan.

“Saya sudah turun langsung melihat kondisi sekolah di sana. Saya minta Kadis Pendidikan juga turun dan nilai sendiri, apakah sekolah itu layak atau tidak,” ujar Vivy dengan nada tegas.(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.