TRIBUNMANADO.COM, MINAHASA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa bergerak cepat menanggapi dampak banjir yang terjadi beberapa waktu lalu.

Tim gabungan telah dibentuk untuk melakukan verifikasi data terdampak di lima kecamatan.

Tujuannya agar bantuan dari pemerintah pusat bisa segera disalurkan.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang.

Ia mengatakan, tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas terkait, camat, lurah, dan hukum tua ini akan memprioritaskan validasi data rumah-rumah warga.

“Kami sudah beberapa kali rapat koordinasi untuk membahas penanganan pasca-bencana. Verifikasi ini sangat krusial,” ujar Vanda Sarundajang usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Bupati Minahasa, Rabu (20/8/2025).

Menurutnya, tim akan membagi wilayah kerja agar prosesnya bisa lebih cepat.

Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan dapat segera menjangkau warga.

Dalam rapat tersebut, Pemkab Minahasa turut mengundang perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual serta BPBD provinsi dan tim ahli.

"Diskusi ini menghasilkan keputusan bahwa data yang dikirim ke pusat harus akurat," ujar Vanda.

Sesuai arahan BNPB, setiap rumah yang terdampak harus dinilai apakah masuk kategori rusak ringan, sedang, atau berat. 

"Besok, tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasma) sudah harus turun ke lapangan untuk verifikasi faktual,” jelas Vanda.

"Data hasil verifikasi ini akan kembali divalidasi oleh tim BPBD provinsi sebelum dikirim ke pusat," sebutnya.

Vanda Sarundajang berharap bantuan bisa segera direalisasikan begitu data dari Pemkab Minahasa siap.

Baca juga: Pemkot Tomohon Tegaskan Semangat Persatuan Lewat Defile HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Baca juga: Kunci Gitar Bergema Sampai Selamanya - Nadhif Basalamah, Chord C

“Kami harus kejar. Jangan sampai datang musim hujan berikutnya penanganan bagi korban terdampak ini belum juga selesai,” tegasnya.

Sementara Kepala BPBD Minahasa, Lona Wattie, menambahkan, tim Jitu Pasma dan tim Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) akan turut mendampingi proses verifikasi.

"Dokumen hasil kajian ini akan menjadi acuan pengusulan dana stimulan," sebutnya.

Lona mengatakan, verifikasi faktual ini harus melibatkan lintas sektor agar dokumen yang dihasilkan valid dan akuntabel.

"Setelah divalidasi oleh BNPB dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dokumen tersebut akan ditandatangani oleh bupati," tandasnya.(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Threads Tribun Manado, dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.