Presiden RI Prabowo Subianto dua kali berpidato di gedung Parlemen (MPR/DPR/DPD) Jakarta, Jumat (15/8/2025) kemarin.

Pagi hari, pidato pertama Prabowo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Ini adalah pidato kenegaraan pertama Prabowo di kompleks parlemen setelah setahun menjabat presiden RI.

Pada pidato yang dihadiri seluruh Anggota MPR RI itu, Prabowo menyinggung sejumlah hal termasuk soal kasus hukum, pengangguran, koperasi merah putih, tambang ilegal, dan sebagainya.

Namun ada tiga hal penting yang ditunggu publik dan kerap jadi perbincangan di tengah masyarakat namun tidak disinggung Prabowo dalam pidatonya.

Salah satunya soal gaji untuk pegawai negeri sipil.

Diketahui setiap tahun ketika presiden menyampaikan pidato di parlemen kerap diangkat soal rencana kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

Namun dalam pidato Prabowo kemarin hal itu tidak disinggung sama sekali

Isu ini bahkan langsung masuk daftar pencarian terpopuler di Google Trends dengan kata kunci “kenaikan gaji PNS 2026”.

Satu-satunya hal yang berkaitan langsung dengan penghasilan ASN adalah alokasi anggaran di sektor pendidikan. 

“Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS dan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah disiapkan secara memadai,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Tidak ada pernyataan eksplisit mengenai kenaikan gaji PNS secara menyeluruh.

Dalam pidato setebal 15 halaman itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Menjawab pertanyaan publik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah belum memiliki ruang fiskal untuk menaikkan gaji PNS.

Ruang fiskal adalah kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi program dan kebijakan baru tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.

"Gaji kita akan melihat kepada fiskal space tahun 2026, tadi mayoritas program prioritas nasional," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 di Direktorat Pajak, Jumat (15/8/2025).

Soal HAM Tak Diungkit

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyayangkan Prabowo sama sekali tak menyinggung perihal Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pidatonya.

Amnesty International Indonesia adalah bagian dari gerakan global Amnesty International, yang fokus pada perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. 

Mereka melakukan penelitian, advokasi, kampanye, dan edukasi untuk memastikan semua orang menikmati hak asasi mereka sesuai dengan standar internasional. 

"Dalam soal hak asasi manusia, tidak ada misalnya pesan-pesan yang jelas tentang bagaimana negara mau menyelesaikan problem hak asasi manusia." 

"Misalnya pelanggaran HAM berat di masa lalu, tidak satu kata pun yang muncul di sana," ucap Usman Hamid di Kompas.TV, Jumat (15/8/2025).

Presiden Prabowo juga sempat meminta agar semua masyarakat di luar pemerintahan tetap memberikan kritik kepada pemerintah.

Usman berujar bahwa hal itu bertolak belakang dengan sikap Prabowo yang berulang kali melontarkan pernyataan-pernyataan yang dinilai negatif.

Seperti menuduh demonstrasi didanai oleh asing dan menuduh demonstrasi didanai oleh koruptor.

Anggaran IKN Tak Disinggung Prabowo

Prabowo juga tidak menyinggung sama sekali soal alokasi anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato nota keuangan dan penyampaian Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026.