Karantina Sulut

Satwa Liar Boleh Diperdagangkan, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: Ventrico Nonutu
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

KARANTINA SULUT - Kepala Karantina Sulut, I Wayan Kertajaya, Kepala BKSDA Sulut, Askhari M bersama pedagang daging babi hutan usai diskusi, Kamis 14 Agustus 2025. Satwa liar bisa diperdagangkan asalkan memenuhi syarat.

TRIBUNMANADO.CO.ID - Karantina Sulawesi Utara mengedukasi para pedagang satwa liar terkait pentingnya dokumen yang disyaratkan sebagai jaminan komoditas sehat layak konsumsi.

Kepala Karantina Sulawesi Utara, I Wayan Kertajaya mengatakan, setiap komoditas seperti daging, telur, hewan hidup, tanaman maupun produk olahan harus memiliki Sertifikat Kesehatan.

Katanya, sertifikat kesehatan ini dikeluarkan Karantina daerah di mana komoditas berasal.

"Selain itu, ada juga dokumen dari BKSDA dan Dinas Pertanian," kata Wayan usai diskusi terbatas dengan pelaku usaha perdagangan daging celeng (babi hutan) di Kantor Karantina Sulawesi Utara, Kamis 14 Agustus 2025.

Wayan menjelaskan, edukasi diberikan agar pelaku usaha paham tatacara melalulintaskan satwa, flora dan komoditas yang aman dan sehat.

Langkah ini diambil menyusul dua kali penindakan Karantina Sulawesi Utara mengamankan ribuan kilogram daging babi hutan dari luar daerah yang hendak diperdagangkan di Sulut.

KARANTINA - Karantina Sulut menahan dan mengembalikan 800 kg daging celeng (babi hutan) tanpa dokumen karantina dari Maluku Utara di Pelabuhan Bitung. Tindakan ini dilakukan pada Senin 11 Agustus 2025. (HO/Karantina Sulut)

Tujuan utamanya, mencegah penyebaran penyakit yang bisa mengancam manusia maupun ternak, selain itu untuk menjaga sumber daya alam.

"Meskipun dikatakan di beberapa daerah babi hutan ini hama, ini satwa liar yang juga perlu dilestarikan. Karena itu, dikendalikan lewat syarat yang harus dipenuhi," katanya.

Dari sisi kesehatan, Karantina wajib memeriksa hewan, tanaman maupun komoditas yang bisa menjadi media pembawa penyakit.

Terungkap dalam diskusi ini, permintaan daging babi hutan di Sulawesi Utara melonjak menyusul wabah African Swine Fever (ASF) atau demam babi Afrika pada pertengahan tahun 2023.

Terkait itu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara Askhari Masikki menjelaskan, pelaku usaha perlu memenuhi sejumlah syarat. 

Di antaranya, Izin Tangkap, Izin Edar yang dikeluarkan BKSDA serta SK Veteriner dari Dinas Kesehatan.

"Pelaku usaha juga harus berbadan hukum, bisa PT, CV atau PT Perorangan," ujarnya.

Akshari mengungkapkan, saat ini Sulawedi Utara tidak punya kuota tangkap babi hutan.

Sebelum tahun 2025, Sulut punya kuota tangkap babi hutan 100-500 ekor.

Halaman
12

Berita Terkini