TRIBUNMANADO.CO.ID - Salah satu Perwira Tinggi Kepolisian Negara RI (Polri) Komjen Pol Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si., kembali menjadi sorotan publik.

Nama Fadil Imran mencuat setelah mutasi besar-besaran di tubuh Polri pada 5 Agustus 2025 yang menempatkannya sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops).

Astamaops adalah salah satu jabatan strategis yang mengoordinasikan operasi nasional kepolisian RI. 

Namun, jabatan Fadil di institusi Bhayangkara itu bukan satu-satunya tugas yang ia emban.

Selain Astamaops Polri, Fadil juga menjabat sebagai Komisaris Independen MIND ID holding BUMN sektor pertambangan.

Kemudian jabatan ketiga yang dipegang Fadil, yaitu di bidang olahraga dengan menjadi Ketua Umum PBSI untuk periode 2024–2028. 

Tiga jabatan di berbagai sektor ini menuai pertanyaan perihal efektivitas, etika dan potensi konflik peran.

Apa saja kewenangan dari tiga jabatan strategis tersebut?

Dilansir dari Tribunnews.com, sebagai Astamaops Polri, Fadil bertugas merumuskan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan operasional Polri secara nasional.

Mantan Kapolda Jatim ini bertanggung jawab langsung kepada Kapolri dan memiliki akses penuh terhadap koordinasi lintas satuan, termasuk penanganan konflik, pengamanan nasional, dan operasi berskala besar.

Untuk sektor tambang BUMN, Fadil diangkat sebagai Komisaris Independen PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID pada 11 Juni 2025 melalui RUPST.

MIND ID merupakan holding BUMN yang membawahi PT ANTAM, PT Bukit Asam, PT Freeport Indonesia, PT INALUM, dan PT Timah.

Pada akhir 2024, MIND ID tercatat mengelola aset senilai Rp 290 triliun dan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 145 triliun.

Sebagai komisaris independen, Fadil berwenang mengawasi kinerja direksi, memberikan masukan strategis, dan memastikan tata kelola perusahaan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kemudian di bidang olahraga, Fadil terpilih sebagai Ketua Umum PBSI dalam Musyawarah Nasional PBSI XXIV yang digelar di Surabaya pada 10 Agustus 2024.