TRIBUNMANADO.CO.ID - Awan kontroversi kembali menyelimuti panggung politik nasional.

Empat jenderal purnawirawan TNI secara resmi menyurati DPR dan MPR RI untuk meminta proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Keempat tokoh militer tersebut adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Baca juga: Kirim Surat Pemakzulan Gibran ke DPR, PDIP Beri Apresiasi ke Forum Purnawirawan TNI

Mereka tergabung dalam wadah Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI), yang pada Senin (2/6/2025) mengirimkan surat resmi bernomor 003/FPPTNI/V/2025 kepada pimpinan lembaga legislatif tersebut.

Langkah ini sontak memicu perhatian publik dan menambah dinamika dalam perdebatan seputar legitimasi dan etika konstitusional pascapilpres 2024.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari DPR, MPR, maupun dari pihak Istana terkait desakan tersebut.

"Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian bunyi surat tersebut yang sudah dikonfirmasi, Selasa (3/6/2025).

Lantas, siapa empat jenderal purnawirawan yang menandatangani surat yang mendorong pemakzulan Gibran itu? Berikut profil singkat keempatnya.

Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi

Fachrul Razi merupakan pria yang lahir pada 26 Juli 1947. 

Ia merupakan sosok purnawirawan yang pernah menduduki kursi Menteri Agama (Menag) pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelum pensiun dari kemiliteran, Fachrul Razi sempat menduduki sejumlah jabatan bergengsi di TNI.

Mulai dari Kepala Staf Umum TNI pada 20 Maret 1998 hingga 26 Januari 1999.

Kemudian, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan pada 11 Februari 1999 sampai 29 November 1999.

Lalu, Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000.

Fachrul Razi juga merupakan pendiri Bravo 5, yang merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan

Nama lain yang menandatangani surat dorongan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Ia lahir pada 7 November 1945, di Bangkalan, Jawa Timur.

Hanafie Asnan mengawali karier sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969.

Hanafie Asnan diketahui menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada 3 Juli 1998 hingga 25 April 2002.

Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto

Tyasno Soedarto merupakan pria kelahiran 14 November 1948, di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970.

Ia pernah menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro.

Kemudian, Tyasno Soedarto dipromosikan menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999.

Setelah itu, Tyasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000.

Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

Nama terakhir yang menandatangani surat permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973.

Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru/Ops. School, Belanda, pada 1980.

Slamet Soebijanto pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasie Navi KRI Thamrin (1974), Kadep Navop KRI Rakata (1980), Kasilingstra Ditdik Seskoal (1991), dan Waasrenum TNI (2000).

Setelah itu, ia menjabat sebagai Wagub Lemhannas pada 2003.

Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini