"Wilayah yang padat penduduk dan rentang kendali pemerintahan yang terlalu luas kerap menghambat pelayanan publik," katanya Minggu (27/4/2025).

Di sulut sendiri, ia menilai, sangat penting untuk didorong penambahan wilayah pemerintahan baru. Karena akan berdampak pada distribusi anggaran dari pemerintah pusat ke sulut. 

"Sehingga wacana pembentukan daerah baru di sulut perlu di dukung," kata dia.

Meski demikian, ia mewanti wanti agar motif pembentukan daerah pemerintahan baru harus betul - betul untuk kepentingan peningkatan pelayanan publik. 

Ia menuturkan, berdasarkan evalusi pembentukan daerah pemerintahan di waktu lalu, belum semua daerah hasil pemekaran belum sesungguhnya sebagaiamana yang diharapkan. Masyarakat belum sepenuhnya menerima dampak kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik. 

"Masih banyak daerah daerah di sulut hasil pemekaran berada di posisi teratas wilayah termiskin di sulut. Ada kesan pembentukan pemerintahan baru sebagai arena untuk penambahan alokasi jabatan baru seperti kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekda, kadis, Ketua dan anggota DPRD serta jabatan lainnya," kata dia.

Namun ia meyakini usulan pemekaran tiga daerah di Sulut itu sudah  melewati kajian menurut standar pemerintahan pusat sehingga sepanjang kepentingan itu untuk kesejahteraan masyatakat maka wajib untuk diapresiasi. 

(Tribun Manado/Ren/Art)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.