Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak pada proyek penanggulangan bencana banjir di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut).
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi 1 Sugeng Harianto menjelaskan, pihaknya sempat merancang program pembangunan dua infrastruktur penanggulangan banjir di Kota Manado.
Pertama program pembangunan bendungan Sawangan.
Fungsinya untuk mengendalikan debit air sungai di Tikala.
"Tampungannnya 6 hingga 8 juta meter kubik," kata dia dalam konsultasi publik Ranwal RPJMD 2025 - 2029 dan RKPD 2026 di ruang serba guna Pemkot Manado, Rabu (26/3/2025).
Tetapi program itu batal karena efisiensi anggaran.
Kedua, program pembangunan bendungan Kali untuk sungai Malalayang dan Sario.
"Belum bisa karena efisiensi," ujar dia.
Menurut Sugeng, Kota Manado dialiri delapan sungai. Dengan begitu bendungan Kuwil tak cukup menanggung beban volume air.
"Karena disini ada juga beberapa sungai lainnya," katanya.
Kebijakan efisiensi anggaran juga membuat APBN sangat ketat.
Dengan langkah pemerintah yang telah memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, berpeluang besar mempermudah kelancaran di beberapa sektor lainnya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
"Dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDI Tahun Anggaran 2025," isi Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Tujuannya yaitu memperkecil pengeluaran dari berbagai sektor pemerintahan.
Jumlah anggarannya dikurangi dibandingkan sebelumnya.
Inpres tersebut pun mengundang sejumlah tanggapan.
Salah satunya dari Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat yang menilai efisiensi anggaran bagus untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.
"Misalnya, anggaran yang dikurangi dari pos kementerian bisa dialokasikan ke program yang lebih prioritas, seperti belanja infrastruktur publik, bantuan sosial yang menyasar kelompok rentan, serta program penciptaan lapangan kerja," kata Achmad dalam keterangan tertulis, dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (26/3/2025).
Anggaran yang dipangkas dapat dialokasikan untuk memperkuat program sosial, seperti kesejahteraan rakyat yang didalamnya beruoa bantuan sosial serta subsidi energi.
"Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat," terang dia, dikutip dari Tribunnews.com.
Tujuan lain efisiensi anggaran juga bisa membuka peluang untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Efisiensi anggaran juga berdampak luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan begitu, masyarakat dinilai bisa langsung merasakan dampak dari efisiensi anggaran yang telah diberlakukan saat ini.
-
(TribunManado.co.id/Fra/Art)