Dia menyebut, DPR mendesak pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CASN 2024 di tahun 2025 ini.

"Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan, merapikan pendataan, dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkapkan, pemerintah memutuskan untuk melakukan penundaan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (ASN).

"Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026," kata Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menpan RB juga akan memastikan semua pelamar yang lulus CASN akan tetap diangkat, baik itu calon pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurut rencana, calon PNS akan diangkat pada Oktober 2025, sedangkan calon PPPK diangkat pada Maret 2026.

Isu Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Ditunda untuk Bayar THR ASN

Sebelum heboh isu pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 karena THR ASN, sebelumnya sempat ramai akibat efisiensi anggaran. 

Sebagaimana diketahui, kabinet Prabowo saat ini sedang melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran.

Maka tak sedikit yang menduga bahwa penyebab ditundanya pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 imbas efisiensi anggaran. 

Padahal seharusnya pengangkatan CPNS direncanakan pada Maret 2025, kini menjadi Oktober 2025. 

Sementara pengangkatan PPPK Tahap 1dijadwalkan pada Februari 2025, kini diundur hingga Maret 2026.

Kemudian PPPK Tahap 2 yang seharusnya dilakukan pada Juli 2025 juga mengalami penundaan.

Menanggapi soal penyebab pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 ditunda, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Rini Widyantini buka suara.

Rini Widyantini menjelaskan bahwa penundaan ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi pemerintah dalam menyelesaikan penataan pegawai non-ASN.