TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Sejumlah catatan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, datang dari Dosen Kepemiluan juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Unsrat Manado Ferry Liando.

Di antaranya, hubungan saudara calon yang ikut di Pilkada dan penyelenggara, regulasi aktor, fasilitas, perangkat, kerja penyelenggara dan lainnya.

Hal ini dikemukan Liando, ketika menjadi narasumber di Evaluasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Tahun 2024, yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bitung, Jumat (24/1/2025).

Baca juga: Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Mustahil Hanya 2 Tahap, Ini Menurut Ferry Liando

"Masa sama fam (marga) dengan calon tidak boleh menjadi penyelanggara. Fam atau marga Mantiri dan Honandar tidak boleh jadi penyelenggaran, ini banyak berkembang dan karena faktor persaingan di pencalonan penyelenggara Pemilu atau Pilkada," kata Ferry Liando, Jumat (24/1/2025).

Menurut Liando, ini bagian-bagian yang perlu di evaluasi, karena evaluasi bahan digunakan untuk perbaikan pelaksanakan kegiatan kepemiluan kedepan.

Ia menjelaskan evaluasi untuk identifikasi masalah regulasi aktor, fasilitas, perangkat yang digunakan.

Saat ini para pemangku kepentingan di pusat tengah membahas Revisi undang-undang pemilu dan Pilkada.

"Pengalaman saat pemilu serentak kemarin, bermanfaat perbaiki aturan undang-undang," tambahnya.

Selain itu terkait evaluasi, ada masukan saran kerja penyelenggara, ada catatan disampaikan ke KPU lalu identifikasi untuk di bahas.

"Kami pribadi banyak diberi kesempatan lembaga negara terkait evaluasi pelaksanaan pemilihan tahun 2024 lalu (pemungutan dan penghitungan)," kata dia.

Liando juga mengatakan ada juga evaluasi apakah jumlah penyelenggara di tambah di TPS, seperti KPPS yang jumlah saat ini 9 orang, atau jumlah TPS 1 per desa cukup, ideal atau tidak. 

Karena yang paling tau dan merasakan di lapangan adalah penyelanggara.

Evaluasi untuk kepemtingan bersama, kata Liando.

Mengenai evaluasi pelaksanaan pesta demokrasi, Liando juga menyoroti banyak hp masuk di TPS di sulut.

"Ini dibuktikan dengan adanya foto saat pemilih melakukan pencoblosan, banyak yang ba foto di depan kotak suara di dalam TPS. Itu berarti hp masuk di dalam, ini di evaluasi apakah limnas bertugas dengan baik atau tidak," kata dia.

Evaluasi ini dihadiri oleh, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 69 Kelurahan dan ketua-ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di delapan Kecamatan se Kota Bitung.

Ketua KPU Kota Bitung Deslie Sumampouw dalam keterangannya menyampaikan, evaluasi kali ini KPU menghadirkan sejumlah narasumber dari penyelenggara, kepolisian, dosen kepemiluan, akademisi.

"Mereka memberikan pandangan dan analisis mendalam untuk mendukung peningkatan kualitas tahapan pungut hitung di masa mendatang," kata Ketua KPU Bitung Deslie Sumampouw.

Dengan diadakannya evaluasi ini, KPU Bitung berharap terciptanya penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif, transparan, dan bebas dari kendala teknis maupun administrasi.

Evaluasi pungut hitung, kata Deslie, KPU ingin memastikan dalam Pilkada kedepan itu tidak ada lagi kesalahan-kesalahan elementer yang terjadi di tingkat KPPS.

Evaluasi ini, lanjutnya, sangat penting, guna meminta teman-teman PPS untuk memastikan semua data agar di minimalisir masalah yang ada di KPPS masing-masing.

Ia mencontoh, terkait dengan penghitungan surat suara, kelengkapan logistik, itu kan hal-hal kecil yang bisa berakibat fatal ketika di saat hari pungut hitung. 

"Jadi itu kita ingin memastikan supaya hal-hal kecil tersebut tidak menghambat. Terkait dengan tahapan pungut hitung begitu juga sebaliknya. Jadi memang perlu kerja bersama,” tandasnya.