Ada 2 pasal yang digunakan untuk menjawab soal ini. Pertama adalah pasal 7B ayat 3 UUD 1945 setelah amandemen yang berbunyi 'Pengajuan permintaan dewan perwakilan rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dewan perwakilan rakyat yang hadir dalamm sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dewan perwakilan rakyat.

Pasal kedua untuk menjawab soal ini adalah pasal 7B aya 7 yang berbunyi 'Keputusan Majelis Permusyawaratan rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.' 

5. Sebutkan 3 menteri yang akan melaksanakan tugas Presiden dan Wakil Presiden apabila terjadi peristiwa dimana Presiden dan Wakil Presiden mangka, atau diberhentikan secara bersamaan?

Jawaban ini ada di dalam pasal 8 ayat 3 UUD 1945 setelah amandeman yang berbunyi 'Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambar-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya'.

6. Sebutkan 5 fungsi dan hak DPR berdasarkan pasal 20A UUD 1945 setelah amandemen?

Mari kita simak isi pasal 20A ayat 1 sampai 4 untuk menjawab soal ini :

ayat 1 : DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

ayat 2 : Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

ayat 3 : Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

ayat 4 : Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam undang-undang.

7. Ketentuan tentang pemilihan umum berada dalam pasal berapa di UUD 1945 setelah amandemen? 

Pasal 22E yang berbunyi : 

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.