TRIBUNMANADO.CO.ID - Praktik mahar dalam momen Pemilu bukan hal baru lagi.

Kendati dilarang tapi praktik itu jamak dan sudah jadi rahasia umum.

Dosen Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi, Ferry Liando mengungkapkan, maraknya mahar politik disebabkan beberapa faktor.

Satu di antaranya faktor regulasi. UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak mengatur spesifik.

"Ada celah di UU ini, pemberian mahar, embel-embel terkait itu tidak boleh oleh pasangan calon. Jadi ketika sudah ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Padahal, praktik mahar itu biasa dilakukan pada saat penjaringan, sebelum tahap penetapan," kata Liando.

Hal itu diungkapkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Unsrat ini dalam Rakor Peliputan Pilkada di The Sentra, Minut, Senin (27/5/2024) malam.

Katanya, faktor kedua ialah karena parpol gagal menjalankan fungsinya. Parpol gagal menyiapkan kader pemimpin yang berkualitas. Ini faktor penentu utamanya.

Idealnya, jauh sebelum Pilkada, parpol telah menjalankan fungsinya. Membina kadernya lewat pendidikan politik, kepemimpinan bahkan hingga soal tata kelola pemerintahan dan anggaran.

"Sehingga pada saat Pilkada, tinggal disodorkan kepada masyarakat, ini kader, calon pemimpin kita. Tapi sebagian besar tidak demikian, gagal," ujar Ferry.

Justru yang terjadi adalah praktik dagang sapi. Parpol bahkan ada yang menerapkan lelang.

Pernah terjadi di Sulawesi Utara, parpol mengganti SK penetapan calon kepala daerah hingga tiga kali.

"Ya ini terjadi karena lelang, SK diberikan kepada penawar tertinggi. Miris," ujarnya lagi.

Karena kegagalan menyiapkan kader, parpol terjebak. Parpol mendorong figur yang punya kekuatan finansial atau yang populer tapi tidak punya kapasitas.(ndo)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.