Pemindahan tersebut diundur, dari Juli ke September, karena akan ada upacara 17 Agustus di IKN.

Sehingga, pemindahan ASN secara resmi akan dilakukan setelah upacara 17 Agustus digelar di IKN.

"Kami mendapatkan arahan dari Istana bahwa pemindahan bertahap ASN akan mulai setelah Agustus. Insyaallah September," kata Azwar Anas, Rabu. 

Adapun, pemerintah akan memindahkan 11.916 pegawai ASN ke IKN pada tahap awal.

Kemudian pada tahap kedua, jumlah ASN yang akan dipindahkan sebanyak 6.000 pegawai.

Selanjutnya, pada tahap ketiga, Pemerintah akan memindahkan sebanyak 14.000 ASN.

Sebagai informasi, hunian di IKN yang disediakan bagi ASN dan TNI/Polri pada tahun 2024 ada sebanyak 47 tower.

Dengan rincian, ASN akan menempati 29 tower (1.740 unit hunian) dan TNI/Polri menempati 18 tower (1.080 unit hunian).

Sementara itu, per April 2024 ini, progres 7 proyek IKN garapan Waskita mengalami percepatan dari Januari 2024.

Dengan rincian, Saluran Utilitas Terpadu (MUT) – 01 mencapai 100 persen, Jalan Logistik Lingkar Sepaku Segmen 4 mencapai 98,96 persen, Jalan Tol IKN Segmen 5A mencapai 80,48 persen, Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 75,61 persen, Kementerian Koordinator 4 mencapai 60,80 persen, Kementerian Koordinator 3 mencapai 60,45 persen dan IPAL 123 mencapai 26,67 persen.

Berikut 38 kementerian/lembaga yang diprioritaskan untuk pertama pindah ke IKN:

1. Setjen DPR
2. Setjen DPD
3. Setjen MPR
4. Setjen BPK
5. Mahkamah Agung
6. Komisi Yudisial
7. Kemenko Marves
8. Kemenko Perekonomian
9. Kemenko Polhukam
10. Kemenko PMK
11. Kementerian Pertahanan
12. Kementerian Dalam Negeri
13. Kementerian Luar Negeri
14. Kementerian Hukum & HAM
15. Kementerian Keuangan
16. Kementerian PUPR
17. Kementerian PPN/Bappenas
18. Kementerian PANRB
19. Kementerian ATR/BPN
20. Kementerian Setneg
21. Kementerian LHK
22. Kementerian ESDM
23. Kementerian Kesehatan
24. Kementerian Perdagangan
25. Kementerian Kominio
26. Sekretariat Kabinet
27. BMKG
28. Bapanas
29. BPIP
30. BIN
31. KSP
32. BSSN
33. BNPB
34. Wantimpres
35. KPK
36. Kejaksaan
37. BPKP
38. BNPP

(Tribunnews.com/Rifqah/Nitis Nawairoh/Endrapta Ibrahim) 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com