Sebelumnya mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Idrus Marham Partai Golkar mengatakan Golkar memiliki mekanisme pemilihan ketua umum yang dilakukan lewat forum Munas.

Ia menjelaskan, syarat untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Namun, Munas dapat menjadi forum untuk mengubah AD/ART tersebut.

"Ini semua bisa dibicarakan, pengambil keputusan tertinggi ada di Munas.

Jangankan itu, masalah ketua umum, jangankan itu, AD/ART saja bisa diubah," ujar Idrus di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (29/2).

Hal tersebut dikatakan Idris menjawab isu yang menyebut Presiden Jokowi ingin menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

"Artinya tertinggi, betul itu (Munas), bagaimana Golkar ke depan, nasibnya ada di Munas sebagai lembaga tertinggi tertentu," sambungnya.

Diketahui, saat ini status Jokowi di PDI Perjuangan memang tidak jelas.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada November 2023 lalu sempat menyatakan bahwa Jokowi masih berstatus sebagai kader PDIP.

Menurutnya, belum ada keputusan lain dari partai.

"Pak Jokowi merupakan Presiden dari PDIP yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Di sisi lain Jokowi sendiri kemarin sempat bergurau menanggapi isu dirinya akan masuk dan menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Gurauan Jokowi itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Dito Ariotedjo, saat mendampingi Kepala Negara melakukan kunjungan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), pada Jumat (8/4).

Dito mengungkapkan hal itu terjadi saat Jokowi makan siang di Omah Ingkung, Kecamatan Karanganyar, setelah salat jumat.

"Tadi makan siang Bapak Jokowi sempat bergurau masalah itu (masuk Golkar)," kata Dito. Menurut Dito, Jokowi balik bertanya siapa yang membuat isu tersebut.