Jabatan Parpol : Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sulut

Penempatan di DPRD :

- Anggota Komisi IV DPRD Sulut

- Personel Badan Pembentukan Perda DPRD Sulut

- Anggota Fraksi PDI Perjuangan

Kekayaan Melky Jakhin Pangemanan

Lantas berapa harta kekayaan Melky Jakhin Pangemanan?

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi.

Asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara menjadi kunci agar mereka terhidar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi pejabat negara.

LHKPN merupakan kewajiban yang harus disampaikan setiap aparatur negara. Menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi.

Asas transparansi, akuntabilitas dan kejujuran para penyelenggara negara menjadi kunci agar mereka terhindar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi pejabat negara. 

Sebelumnya LHKPN dilaporkan setiap penyelenggara negara menggunakan formulir cetak.

Namun sejak 2017, KPK tidak lagi menyediakan formulir cetak untuk LKHPN.

Sebagai gantinya, KPK meluncurkan aplikasi pelaporan harta kekayaan secara online atau dikenal e-LHKPN yang dapat diakses melalui situs www.elhkpn.kpk.go.id.

Tujuan penyampaian LHKPN adalah sebagai bagian wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN.