Ia mengatakan layanan kesehatan tetap bisa diterima asalkan pasien membawa KTP untuk meyakinkan tenaga kesehatan mengambil langkah medis.

Sebab untuk melakukan tindakan diperlukan identitas yang jelas.

Tidak hanya itu, dengan adanya kartu identitas, pihaknya bisa melihat apakah penyakit pasien menular atau membutuhkan penanganan serius. 

Selain itu, puskesmas bisa meyakinkan bahwa warga yang diperiksa sesuai dengan identitas, bukan untuk orang lain.

"Warga bilang ada bawa KTP, itu nggak ada. Karena KTP kan diperlukan untuk rekam medis dan sebagainya, atau alergi atau virus kan diperlukan KTP,"

"Petugas saya minta kartu itu, warga yang bersangkutan menolak," katanya, dikutip TribunJatim.com

Usai kejadian tersebut pihaknya langsung mengadakan rapat dengan para petugas agar ke depan lebih persuasif dan humanis dalam memberikan pelayanan,

Sementara itu, pengamat kebijakan publik yang juga jejaring Ombudsman Sumut mengatakan, seharusnya pihak puskesmas lebih berinisiatif untuk mengambil tindakan dan tidak mengedepankan emosi.

Ia juga mengatakan Kepala puskesmas seharusnya lebih peka dengan kondisi seperti ini yang kapan pun bisa terjadi dengan memberikan dispensasi atau keringanan pada pasien tersebut untuk menghindari malpelayanan.

"Kan sudah akreditasi, harusnya lebih bijak untuk hal seperti ini. Misalkan gak bawa KTP, ya dibantu menjemput. Atau hanya perlu difoto oleh keluarga di rumah atau seperti apa," pungkasnya

Sebelumnya viral di media sosial, video yang memperlihatkan seorang pegawai puskesmas marah-marah ke pasien yang datang.

Rupanya, karena pasien tidak membawa kartu BPJS saat berobat, dia hanya membawa kartu berobat yang dikeluarkan oleh puskesmas tersebut dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pegawai puskesmas yang mengenakan baju batik itu bahkan sempat melontarkan kata-kata kasar kepada pasien.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram @terangmedia, Minggu (21/1/2024) lalu memperlihatkan

“Kepala kau lah, enak aja kau bilang kepala kau kepala kau, siapa kalik rupanya bapak?,”