TRIBUNMANADO.CO.ID - Isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode kembali berhembus.

Sejumlah pihak pun menanggapi soal isu tersebut.

Mulai dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.

Mereka pun mengeluarkan pendapat yang berbeda beda.

Puan Maharani menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah meminta untuk masa jabatannya diperpanjang menjadi tiga periode.

Puan juga membantah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo Subianto lantaran PDIP menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Tidak, tidak pernah setahu saya. Tidak pernah beliau (Jokowi) meminta untuk perpanjangan 3 periode. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi jabatan Presiden itu adalah dua kali, 5 (tahun) kali 2 (periode), 10 tahun," kata Puan usai rapat bersama tim pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden di Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023.

Menurutnya, PDIP telah menentukan sikap untuk menolak usulan masa perpanjangan presiden menjadi tiga periode. 

"Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana? Kemudian seperti apa? Waktu itu kan tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode," jelas Puan.

Sementara itu, Hasto memiliki pandangan berbeda dengan Puan Maharani. Ia menyatakan pernah mendengan hal itu atas permintaan dari 'Pak Lurah'.

"Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saya sedang nyekar di Makam Bung Karno, Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," ujar Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Oktober 2023. 

Hasto pun menyatakan PDIP secara tegas tunduk kepada konstitusi dan tak menerima hal itu. PDIP tidak ingin adanya perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu," pungkas Hasto.

Bahlil Anggap Isu 3 Periode dari Dirinya

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia turut menanggapi mengenai isu penambahan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden tiga periode yang kembali digulirkan oleh elite PDI Perjuangan (PDIP).

Terkait hal ini, Bahlil pun mengakui siap memasang badan terkait isu presiden 3 periode tersebut.

Dia menyatakan bahwa isu itu pertama kali digulirkan oleh dirinya.

"3 periode katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong soal isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun," kata Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara deklarasi 'Penerus Negeri' di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Dijelaskan Bahlil, saat itu dirinya mengehembuskan isu tersebut karena menanggapi hasil survei saat masih era pandemi.

Baginya, perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dinilai tepat karena melihat kondisi bangsa dalam menghadapi pandemi.

"Itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi. Kalau ide saya itu bagus silakan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan," katanya.

Lebih lanjut, Bahlil justru mempertanyakan isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode kembali dihembuskan.

Padahal, isu tersebut tidak ada kaitannya dengan 'Pak Lurah'.

"Nah sekarang sudah terjadi, sudah berlalu, kok masih ada ya yang bicara bahwa 3 periode itu dari seseorang. Jadi teman teman kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia. Bukan siapa-siapa," pungkasnya.

Telah tayang di Tribunnews.com

Baca Berita Lainnya di Google News

Baca Berita Terbaru Tribun Manado KLIK INI