TRIBUNMANADO.CO.ID - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2022 pada 10 hingga 13 April 2023.

Personel Pansus terdiri dari 15 orang yang dipimpin Vonny Paat sebagai ketua. Pembahasan bersama pihak eksekutif dari jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut itu, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.

Tim Pemprov Sulut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov), Steve Kepel. Turut bersama dalam pembahasan personil Pansus lainnya, Sandra Rondonuwu, Berty Kapoyos, Jems Tuuk, Boy Tumiwa, Melky Jakhin Pangemanan, Nick Lomban, Stella Runtuwene, Mohammad Wongso, Raski Mokodompit, Careig Runtu, Henry Walukow, Yusra Alhabsy, Amir Liputo dan Herol Kaawoan.

Anggota Pansus Hendry Walukow dalam pembahasan LKPJ mengangkat eksistensi Perum Percetakan Negara Cabang Manado.

Dirinya mempertanyakan upaya Pemprov Sulut dalam memperhatikan dan berkontribusi terhadap keberadaan percetakan negara ini.

Menurutnya, Percetakan Negara sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernaung di bawah pemerintah. Maka dari itu, dirinya menguatirkan kalau Pemprov Sulut tidak mengambil kebijakan akan berdampak pada karyawan yang ada di Percetakan Negara.

"Kasihan nasib karyawan yang ada di sana bisa bangkrut BUMN yang ada di balai percetakan negara," ucapnya.

Anggota Pansus Melky Jakhin Pangemanan (MJP) dengan keras dan tegas menyampaikan kritikan, evaluasi agar dinas pendidikan terus berbenah. Dia pula menyentil kejadian keterlambatan pembayaran honor THL terjadi di tahun 2023 ini namun kejadian tersebut sudah berulang kali. Masalah ini baginya, perlu dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut.

"Gaji THL guru sampai sekarang belum terbayarkan. Sampai hari ini sudah masuk 4 bulan. Saya bingung mekanisme seperti apa yang dipakai. Sampai hari ini tidak mendapat formulasi yang terbaik. Tidak terlihat ada keseriusan dari dinas terkait. Ada yang datang ke kami, bahkan sampai menangis," tegas MJP.

Personil Pansus lainnya Berty Kapoyos memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah menyampaikan laporan hasil kinerja tahun 2022.

Nick Lomban menyampaikan laporan keuangan sudah cukup baik yang diharapkan akan terus meningkat dengan adanya Perda pengelolaan keuangan daerah.

Sementara Julius Jems Tuuk memberikan beberapa catatan terutama pada dinas pendidikan agar pemimpinnya memiliki jiwa kepemimpinan, serta bertanggung jawab.

Seperti yang disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya, bahwa pengelolaan keuangan daerah di tahun 2022, realisasi capaian pendapatan daerah Provinsi Sulut untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3.745.863.496.690 atau 96,14 persen dari target yakni Rp 3.896.225.159.217.

Dan realisasi belanja daerah di tahun 2022 sebanyak

Rp 3.858.860.337.584 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 4.167.727.804.692. (*)

Foto-foto: