Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Pengamat Ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) Dr Robert Winerungan menyayangkan mandeknya penyaluran kredit usaha bagi pelaku UMKM di Sulawesi Utara.

Pasalnya, dari kuota yang disiapkan Rp 7 triliun, kredit usaha tersalur tak sampai separuh.

Tak maksimalnya proses penyaluran kredit oleh Kabupaten/kota dan perbankan dapat menyulitkan perekonomian daerah. 

"Sangat disayangkan jika ada dana bantuan untuk modal usaha bagi UMKM yang sulit diserap.

Bantuan modal ini menurut informasi sudah ada di Bank tinggal menunggu pencairan," kata Winerungan kepada Tribunmanado.co.id, Selasa (11/4/2023).

Ia menyebut, modal bantuan ini berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM. 

"Jika dana ini tidak terserap pasti akan dikembalikan ke Kas Negara, Nah modal bantuan ini sayang sekali jika tidak temanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM," ujar Winerungan.

Winerungan menerangkan, Usaha UMKM ini akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian di daerah khususnya untuk pertumbuhan ekonomi. 

"Sebab, bantuan modal ini akan mendorong pembiayaan UMKM dan sektor perdagangan untuk menggerakkan sektor riil.

Melalui sektor riil ada pembukaan dan penambahan lapangan pekerjaan akan lebih luas dan memperkuat kegiatan ekonomi menuju pemulihan dan kemandirian," papar Dosen Ekonomi Universitas Negeri Manado ini. 

Lebih lanjut, Winerungan menjelaskan, UMKM ini menurut arahan dari Presiden supaya negara kita dapat mengurangi impor serta untuk memacu pertumbuhan PDB/PDRB, karenanya harus diperkuat sektor riil produksi. 

"Penting sekali menggerakkan pelaku usaha UMKM ini di masa sulit permodalan saat ini. 

Dengan bantuan permodalan yang sudah disiapkan oleh pemerintah semestinya harus cepat direspons oleh OPD terkait di daerah untuk mensosialisasikan bahkan menggerakkan pelaku UMKM ini untuk memanfaatkannya," terang Winerungan.

Untuk itu, ia berharap, perlu ada upaya strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah dan OPD terkait guna untuk mendorong pengembangan UMKM agar bisa maju dengan memanfaatkan bantuan permodalan ini. 

"Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemda baik provinsi, dan Kabupaten/Kota yakni dengan menggandeng atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dalam hal ini pihak swasta atau perusahaan untuk membangun komitmen atau kerja sama dalam rangka bersama-sama mengembangkan UMKM," jelas Winerungan.

Apalagi, kata dia, pihak swasta atau perusahaan ini tentu memiliki ilmu dalam hal membangun bisnis. 

"Maka dari itu peran swasta ini sangat dibutuhkan terutama untuk membina maupun memberdayakan UMKM dan masyarakat sekitarnya," ujarnya.

Menurutnya, Kerja sama itu sangat mungkin bisa dilakukan. Mengingat, swasta merupakan salah satu mitra pemerintah dalam upaya membangun daerah. 

"Apabila kerjasama tersebut dapat terealisasi maka akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi masyarakat dan pelaku Usaha UMKM," kata Winerungan.

Disatu sisi, sambungnya, beberapa kendala untuk penyaluran kredit ini, karena penyalurannya melalui perbankan antara lain kendala administrasi seperti agunan, kredibilitas debitur dan lain sebagainya. 

"Maka sangat penting sosialiasi juga dari perbankan serta OPD terkait di Kabupaten Kota untuk dimaksimalkan," kata Winerungan menekankan.

Untuk itu, dirinya mengimbau pemerimtah dan masyarakat Sulut supaya dapat memanfaatkan sebaik-baiknya penyaluran KUR UMKM tersebut.

"Manfaatkanlah secara tepat sasaran dana bantuan modal ini oleh Pelaku UMKM untuk menumbuhkan perekonomian didaerah dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Akademisi Unima ini. (Mjr)