TRIBUNMANADO.CO.ID, SITARO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) bakal membangun kantor baru.

Hal itu mengemuka setelah KPU RI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar bagi KPU Sitaro untuk pembangunan gedung kantor.

Hanya saja, rencana itu terkendala status kepemilikan lahan yang hingga kini masih menunggu proses hibah dari pemerintah daerah.

"Lahannya sudah ada di Kelurahan Bebali tepatnya di belakang kantor DPRD. Tapi kan statusnya masih belum sah milik KPU. Makanya kami masih menunggu proses hibah dari pemda," kata Ketua KPU Sitaro, Stevanus Kaaro, Selasa (28/2/2023).

Menurut Stevanus Kaaro, KPU RI selaku pengguna anggaran menginginkan adanya kejelasan status lahan yang akan dibangun gedung kantor di setiap daerah, termasuk KPU Sitaro.

"Karena ini menyangkut aset. Jadi memang harus melalui proses hibah. Jika sudah ada sertifikat tanah, maka pembangunan gedung bisa dilaksanakan," lanjutnya.

Baca juga: Penemuan Bayi Perempuan di Tempat Sampah, Baru Beberapa Jam Dilahirkan

Baca juga: Kecelakaan Maut Truk Hantam Motor, 2 Orang Tewas, Salah Satu Pengendara Diduga Mabuk

KPU Sitaro diberikan waktu oleh KPU RI hingga Juni 2023 ini untuk menyelesaikan proses hibah lahan dari pemerintah daerah.

"Jika tidak maka anggaran pembangunan yang sudah disiapkan sejak tahun lalu akan dialihkan untuk kepentingan lain. Jadi kami terus mengupayakan agar proses hibah bisa secepatnya dilakukan," kuncinya.

Sementara itu, salah satu Komisioner KPU Sitaro, Yoseph Salombe, berharap dalam waktu dekat bisa menerima hibah tanah.

Dia menyebut, KPU Sitaro saat ini sangat membutuhkan kantor baru, karena tempat yang lama sudah tidak bisa menampung semua logistik, apalagi mendekati pemilihan umum (pemilu) nanti.

"Kami sudah sangat membutuhkan kantor yang baru untuk menunjang pekerjaan, apalagi jelang Pemilu 2024 mendatang. Ruangan yang ada tidak bisa dimanfaatkan karena terlalu kecil," ungkap Yoseph Salombe.

Di sisi lain, Yoseph Salombe juga khawatir dengan anggaran yang sudah dua kali disiapkan KPU RI untuk membangun gedung kantor.