Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - DPRD Sulawesi Utara bersama Pemprov kejar tayang merampungkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Anggota DPRD Sulawesi Utara, Hendry Walukow mengingatkan Pemprov lebih menekankan APBD 2023 untuk program pro rakyat.
"Program masyarakat jangan dihilangkan, diakomodir untuk 2023," katanya saat Rapat Bersama Badan Anggaran DPRD Sulut bersama Pemprov di Ruang Paripurna, Gedung Cengkih, Jumat (4/11/2022).
Program untuk masyarakat semisal bantuan sosial (bansos) yang bisa dianggarkan di sejumlah perangkat daerah
"Yang namanya bansos untuk kelompok usaha, untuk perorangan, anggaran yang bisa diakses publik, bisa dinikmati orang membutuhkan, jangan kemudian hanya kelompok tertentu saja," ujar Politisi Partai Demokrat ini.
APBD 2023 diharapkannya menyentuh langsung masyarakat, hanya saja ia mengaku belum melihat konsep menyeluruh dari Pemprov untuk bansos ini.
"Jangan hanya urus dapur masing- masing perangkat daerah, kemudian bantuan sosial dihilangkan," ungkap Mantan Anggota DPRD Minahasa Utara.
Pj Sekprov Praseno Hadi pun merespon kritisi sang wakil rakyat.
Penjelasannya, kegiatan di APBD 2023 akan terlihat nanti di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), termasuk bantuan sosial apa saja yang dianggarkan.
Pemprov lanjut dia pun secara transparan akan menggunggah dokumen tersebut di website sebagai langkah transparansi ke publik.
"Semua bisa melihat website Pemprov," ungkap Mantan Kepala Inspektorat Pemprov Sulut ini.
Praseno Hadi pun menekankan anggaran untuk Bansos menjadi perhatian khusus.
Prioritas anggaran di 2023 itu untuk masyarakat, dengan catatan sesuai kemampuan keuangan daerah.
DPRD Sulut mengagendakan pembahasan Rancangan APBD 2023 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Cengkih, Jalan Manado-Bitung, Kairagi, Kota Manado, Jumat (4/11/2022).
Badan Anggaran DPRD Sulut dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen mengadakan rapat bersama Jajaran Pemprov dipimpinn Pj Sekprov Praseno Hadi
Adapun sesuai proyeksi APBD Sulut 2023 turun dibanding tahun sebelumnya.
Di sisi pendapatan misalnya, tahun 2023 diproyeksikan Sulut hanya bisa meraup Rp 3,8 Triliun. Turun sekitar Rp 200 Miliar dibanding 2022 yang mencapai Rp 4 Triliun.
Badan Anggaran DPRD Sulut pun 'menguliti' rencana pihak eksekutif terkait proyeksi APBD, terutama di sisi pendapatan dan belanja.
Amir Liputo Anggota DPRD Sulawesi Utara Serukan Kurangi Anggaran Makan Minum di APBD 2023
DPRD Sulawesi Utara membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 bersama Pemerintah Provinsi.
Tahun depan APBD diproyeksi turun tinggal sekitar Rp 3,8 Triliun, atau turun Rp 200 Miliar di banding tahun sebelumnya.
Kondisi ini pun membuat pemerintah harus berhemat dan memfokuskan anggaran untuk program prioritas.
Amir Liputo, Anggota DPRD Sulut meminta Pemprov Sulut bisa memangkas anggaran makan dan minum, termasuk milik DPRD Sulut. Hitung-hitung mengurangi konsumsi gula untuk kesehatan.
"Sepakat kita menghemat makan minum demi kesehatan bersama juga. Kurangi gula, kalau bisa makan ubi kayu, minum air mineral, kue bawa bawa dari rumah," kata dia di Rapat Pembahasan APBD 2023 di Ruang Paripurna, Gedung Cengkih, Jumat (4/11/2022).
Hal itu harus jadi alternatif jika sudah tidak ada jalan lain, demi memuluskan anggaran untuk program prioritas.
Ia mencontohkan kegiatan menghadapi ancam krisis pangan.
"Dinas harus dapat alokasi yang benar," ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Ia mencotohkan lagi bantuan bedan rumah untuk masyarakat miskin, apalagi informasinya hanya sekitar 30 unit rumah yang dianggarkan untuk bantuan ini. Jumlah yang menurutnya sangat minim.
DPRD Sulawesi Utara mengagendakan pembahasan Rancangan APBD 2023 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Cengkih, Jalan Manado-Bitung, Kairagi, Kota Manado, Jumat (4/11/2022).
Badan Anggaran DPRD Sulut dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen mengadakan rapat bersama Jajaran Pemprov dipimpin Sekprov Praseno Hadi.
Adapun sesuai proyeksi APBD Sulut 2023 turun dibanding tahun sebelumnya.
Di sisi pendapatan misalnya, tahun 2023 diproyeksikan Sulut hanya bisa meraup Rp 3,8 Triliun. Turun sekitar Rp 200 Miliar dibanding 2022 yang mencapai Rp 4 Triliun.
Badan Anggaran DPRD Sulut pun menguliti pihak eksekutif terkait proyeksi APBD, terutama di sisi pendapatan dan belanja.
Para wakil rakyat juga mendesak agar aspirasi masyarakat yang diserap agar bisa ditindaklanjuti Pemprov Sulut.
Praseno Hadi Sekprov Sulut berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD. Apalagi menyangkut aspirasi masyarakat.
Pun seluruh aspirasi DPRD ia berjanji akan diperhatikan karena selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah.
DPRD Sulawesi Utara Bahas APBD 2023
DPRD Sulawesi Utara mengagendakan pembahasan Rancangan APBD 2023 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Cengkih, Jalan Manado-Bitung, Kairagi, Kota Manado, Jumat (4/11/2022).
Badan Anggaran DPRD Sulut dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen mengadakan rapat bersama Jajaran Pemprov dipimpin Sekprov Praseno Hadi.
Adapun sesuai proyeksi APBD Sulut 2023 turun dibanding tahun sebelumnya.
Di sisi pendapatan misalnya, tahun 2023 diproyeksikan Sulut hanya bisa meraup Rp 3,8 Triliun. Turun sekitar Rp 200 Miliar dibanding 2022 yang mencapai Rp 4 Triliun.
Badan Anggaran DPRD Sulut pun menguliti pihak eksekutif terkait proyeksi APBD, terutama di sisi pendapatan dan belanja.
Amir Liputo, Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Nyiur Melambai meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memaksimalkan sumber pendapatan. Bahkan ia mengusulkan agar maksimal maka Bapenda akan ditunjang dengan tambahan anggaran untuk 'jemput bola'.
"Harus dukung anggaran mencukup mendapatkan target pendapatan," kata dia.
Cindy Wurangian dari Fraksi Golkar pun menyingung soal RSUD ODSK yang ditargetkan ikut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"RSUD ODSK ditetapkan PAD apa memang sudah benar, harus dipikirkan semua fasilitas dibutuhkan sudah dipenuhi, sehingga PAD ditetapkan tinggi bisa capai," kata dia.
Ia hanya tak ingin cerita lama berulang lagi, tahun 2022 target pendapatan ditetapkan ratusan miliar, akhirnya tak bisa dicapai. Terpaksa harus direvisi targetnya.
Selain itu, Para wakil rakyat juga mendesak agar aspirasi masyarakat yang diserap agar bisa ditindaklanjuti Pemprov Sulut.
Praseno Hadi Sekprov Sulut berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD. Apalagi menyangkut aspirasi masyarakat.
Semisal usulan untuk memaksimalkan Pendapatan.
"Soal operasional Bapenda sepanjang membutuhkan kita penuhi. Untuk mendapatkan PAD butuh upaya maksimal," katanya.
Pun seluruh aspirasi DPRD ia berjamjinakan diperhatikan karena selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah. (ryo)
Baca juga: BREAKING NEWS, Hari Jadi ke-594 Minahasa Sulawesi Utara Digelar di Gedung Wale Ne Tou Tondano
Baca juga: Bawaslu Sulawesi Utara Andalkan Pencegahan Pelanggaran Hadapi Pemilu 2024