Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Anggota DPRD Sulawesi Utara, Raski Mokodompit berupaya memperjuangkan anggaran untuk mitra kerja Komisi I yang dipimpinnya.
Hal itu disampaikannya saat rapat Pembahasan APBD 2023 antara DPRD dan Pemprov Sulut di Ruang Paripurna,Gedung Cengkih, Jumat (4/11/2022).
Pertama, ia mencoba memperjuangkan Perangkat Daerah Pemprov Sulut yakni Badan Pengelola Perbatasan.
Menurutnya, Badan yang dipimpin Jeti Puluh ini tidak mendapat tempat yang layak untuk sarana perkantoran.
Ia mengibaratkan Badan Pengelola Perbatasan bak indekos di Gedung Tua berkas peninggalan Kementerian Kehutanan yang kini dialihkan ke Pemprov Sulut.
Lokasinya di Tingkulu, Kota Manado.
Sudah begitu, Badan Pengelola Perbatasan ini harus berbagi Gedung dengan Komisi Informasi Publik Provinsi Sulut.
"Kantor badan perbatasan saya sangat terharu dengan kantor. Satu gedung ada 2 instansi, kayak ngekos di Gedung punya Kehutanan," kata Politisi Partai Golkar.
Badan ini mengurus perbatasan yang oleh Presiden Joko Widodo dijadikan beranda depan Indonesia namun di rumah sendiri kondisinya sangat disayangkan.
"Kiranya dapat diperhatikan Sekprov," ujarnya
Begitu Pun Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulut, setahun hanya dibekali dana Rp 2 Miliar sudah termasuk honor para komisionernya, padahal tugas mereka cukup strategis terutama berkaitan dengan sosialisasi pengalihan siaran TV analog ke digital.
Meski dana minim, Ia menilai kerja KIP sudah cukup baik.
Selain itu, Pj Sekprov Sulut Praseno Hari diminta untuk memperhatikan bantuan sosial masyarakat desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulut.
"Jangan sampai kena rasionalisasi," ujarnya.
Pj Sekprov Sulut, Praseno Hadi berjanji soal Bansos akan jadi perhatian khusus, bahkan ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah.