Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Memasuki tahapan Pemilu 2024, ada dua kader PDI Perjuangan yang berpeluang menjadi Capres dari PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.
Menariknya, para pendukung masing-masing mulai melakukan manuver. Diawali pendukung Puan Maharani di Fraksi DPR RI yang menginisiasi terbentuknya pendukung dengan nama Dewan Kolonel.
Hal ini kemudian di respons relawan Ganjar Pranowo dengan membentuk Dewan Kopral, yang tujuannya semakin mensosialisasikan nama Gubernur Jawa Tengah tersebut, untuk menjadi Capres 2024.
Realita ini yang ikut menjadi pembahasan para pengamat politik, di antaranya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, yang menyoroti dinamika di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.
Seperti diketahui, muncul sebuah wadah bernama Dewan Kolonel (Dekol) sebagai struktur informal di dalam Fraksi PDIP untuk memajukan Puan Maharani (Puan) sebagai Capres.
Merespons hal tersebut, relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania lewat ketuanya, Immanuel Ebenezer tak mau kalah, berencana mendirikan Dewan Kopral untuk mengimbangi manuver sebagian elit DPR dari PDIP tersebut.
Baca juga: Jadi Pemateri Sosialisasi KPK, Dr Barama: Kasus Mafia Tanah Perlu Dimasukan Sebagai Delik Korupsi
Baca juga: Friany Salmon Cewek Cantik yang Terpincut Keindahan Pulau Lembeh, Cerita Pengalaman Pertama Menyelam
Agung mengatakan kehadiran Dewan Kolonel yang disambut Dewan Kopral berpotensi memicu konflik di internal PDIP hingga bisa membelah suara partai.
“Khususnya dalam konteks pencapresan, karena lambat-laun bisa membelah suara partai yang sampai sekarang berdasarkan beragam temuan lembaga survei kredibel, masih menempatkan PDIP jauh mengungguli partai-partai lain,” kata Agung Baskoro, Kamis (22/9/2022).
Kondisi ini diperburuk dengan tantangan di eksternal PDIP, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader partai berlambang banteng itu memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Padahal, ‘partai wong cilik’ itu sedari dulu tegas menolak kenaikan harga BBM. Namun kini hanya bisa menerima saja.
Apalagi, sambung Agung, Partai Demokrat bersama PKS sebagai oposisi mulai getol mengkritisi dan melawan rasionalisasi yang disampaikan pemerintah bahwa selama ini subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran.
Menurut Agung, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri harus mengambil sikap terkait dinamika yang terjadi di internal partainya.
“Dinamika internal dan tantangan eksternal di atas ini, mesti disikapi dengan baik oleh Megawati sebagai ketua umum agar tak mengganggu soliditas dan efektifitas kerja-kerja politik memenangkan partai di masa depan,” katanya.
“Karena suka atau tidak efek dari kebijakan tadi bisa berdampak terhadap raihan elektoral partai berlambang banteng pada Pemilu 2024,” lanjutnya.
Lebih lanjut terkait Dewan Kolonel, Agung mengatakan baik loyalis Puan maupun relawan Ganjar sebaiknya tertib terhadap keputusan partai.