Berita Sulut

Jadi Pemateri Sosialisasi KPK, Dr Barama: Kasus Mafia Tanah Perlu Dimasukan Sebagai Delik Korupsi

Dr Michael Barama SH MH tampil sebagai pemateri dalam kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Sulawesi Utara bertempat di Hotel Aryaduta

Editor: David_Kusuma
Dok Michael Barama
Dr Michael Barama SH MH tampil sebagai pemateri dalam kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Sulawesi Utara bertempat di Hotel Aryaduta, Kamis (22/09/2022). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Dr Michael Barama SH MH tampil sebagai pemateri dalam kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Sulawesi Utara bertempat di Hotel Aryaduta, Kamis (22/09/2022).

Ahli Pidana dan dosen senior Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini membawakan materi mengenai 'Kerawanan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik" yang dihadiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi dan para mahasiswa se-Universitas di Sulawesi Utara.

Ketua Jejaring Panca Mandala Mapalus (JPM2) Sulut yang adalah jejaring Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP) RI ini mengatakan, korupsi ada hubungan dengan kekuasaan.

"Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton) menghubungkan antara korupsi dengan kekuasaan, yakni “Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely” atau kekuasaan itu cenderung korupsi dan kekuasaan absolut cenderung korupsi absolut. Bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya, akan tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan yang absolut sudah pasti akan menyalahgunakan," kata Barama.

Dijelaskan Barama, pintu masuk terjadinya korupsi pelayanan publik adalah melalui maladministrasi.

"Jadi maladministrasi menunjukan administrasi yang lemas atau tidak jujur sehingga tidak cukup dipercaya. Korupsi yang terjadi di pelayanan publik terjadi akibat  "moral" penyelenggara negara yang bobrok. Pencegahan korupsi pelayanan publik dalam optik kebijakan kriminal, metode kajian menggunakan penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang 
dan konseptual," jelasnya.

Dr Michael Barama SH MH tampil sebagai pemateri dalam kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Sulawesi Utara bertempat di Hotel Aryaduta, Kamis (22/09/2022).
Dr Michael Barama SH MH tampil sebagai pemateri dalam kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Sulawesi Utara bertempat di Hotel Aryaduta, Kamis (22/09/2022). (Dok Michael Barama)

Lanjut Barama, ada beberapa kebijakan yang mesti ditempuh oleh pemerintah guna 
mencegah korupsi pelayanan publik.

Yakni: mengadopsi teori pencegahan kejahatan, seperti situasional crime prevention, memperkuat etika dan tata kelola birokrasi melalui good corporate governance, pemberian sanksi yang tegas bagi birokrat yang menerima gratifikasi dalam melaksanakan tugasnya.

Memberikan penghargaan kepada birokrat yang jujur, mensosialisasikan dampak korupsi SDA secara masive dan sistematis kepada masyarakat, membentuk sistem perizinan yang terpadu berbasis online, menata budaya pelayanan birokrasi, dan perbaikan batas waktu proses perizinan.

"Contoh kasus yang patut menjadi telaah bersama mengenai mafia tanah yang sudah selayaknya dimasukan sebagai delik atau tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi persoalan hukum yang tidak pernah tuntas di Indonesia dengan tindakan para mafia tanah yang melibatkan para cukong pemilik modal yang memainkan peran kejahatan sistematis dan terstruktur melibatkan birokrat ataupun pihak di BPN/AT," ujarnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved