Baca tanpa iklan
Namun, lanjut Heru, sering kali Pemerintah gagap ketika kasus kebocoran data menyeruak.
“Ini harusnya kan tidak boleh seperti itu. Harus ada standar operation procedure (SOP), dengan menginvestigasi semua informasi kebocoran data untuk memastikan apakah benar ada kebocoran data, data mana yang bocor, dampaknya apa serta mengetahui penyebab dan siapa yang bertanggung jawab,” ungkap Heru.
“Sehingga jangan tiap kebocoran kita bingung, yang akhirnya membuat masyarakat pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya.
Baca juga: Akhirnya Terungkap Pengacara Brigadir J Blak-blakan Tuding Ada Skenario untuk Bebaskan Ferdy Sambo
Baca juga: Kepulauan Bunaken Sulawesi Utara Tanpa Fasilitas Damkar, Laikun Usul Tempatkan Ahli Kebakaran
Artikel ini telah tayang di: Tribunnews.com