Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Bupati Jayapura Mathius Awoitauw angkat bicara soal penolakan Gubernur Papua, Lukas Enembe soal rencana pemekaran Papua.
Penolakan pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB) oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, mendapat tanggapan serius dari Bupati Jayapura Mathius Awoitauw.
Mathius Awoitauw mengatakan, Lukas Enembe harus berbicara berdasarkan data dan fakta dalam menyikapi aspirasi masyarakat soal DOB di Papua.
Bupati Jayapura dua periode tersebut menyarankan Gubernur Lukas untuk jujur bersikap.
"Kita harus jujur saja dengan fakta yang ada sesuai wilayah adat.
Kita bicara aspirasi-aspirasi masyarakat, bukan pikiran orang-perorang atau bicara di jalan,
sebab semua itu ada mekanismenya," ujar Mathius kepada Tribun-Papua.com, di Sentani, Senin (30/5/2022).
Dia juga menyarankan Majelis Rakyat Papua (MRP) juga harus menyampaikan pernyataan berdasarkan data hingga mekanisme yang berlaku.
"Melalui sidang, dan ada berita acara, daftar hadir, jadi ketua MRP itu dia bicara melalui hasil keputusan,
dan mekanisme yang diatur, lalu aspirasi itu yang dibawa, karena MRP mewakili masyarakat adat," jelasnya.
Dikatakan, MRP harus bisa membawa aspirasi dari berbagai wilayah adat di Papua.
"Semua itu perlu dirumuskan dan diagendakan, kemudian disampaikan ke publik.
Tapi kalau yang sekarang mereka sampaikan bukan hasil melalui itu," katanya.
Lukas Enembe Tolak DOB Papua
Gubernur Papua, Lukas Enembe, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Hal ini diketahui berdasarkan video singkat yang diperoleh Tribun-Papua.com, di Jayapura, Sabtu (28/05/2022) malam.
"Soal penolakan ini, saya bersama Ketua DPR dan Ketua MRP sudah tanda tangan.
Jadi saya tidak mau bicara. Saya suruh tolak," katanya dengan nada tegas dalam video tersebut.
Sikap tersebut disampaikan Lukas Enembe saat diwawancarai awak media di Kantor penghubung Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta, Jumat (28/05/2022) kemarin.
Pada kesempatan itu, Lukas juga mengaku heran, terkait rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua yang tiba-tiba muncul
dan terus memancing perdebatan banyak kalangan, baik yang mendukung maupun yang menolak.
“Sebenarnya (rencana DOB) di Papua ini datang dari mana, kok tiba-tiba muncul menjadi seperti ini,” ujarnya dengan nada bertanya.
Sebagai orang nomor satu di Bumi Cenderawasih, Lukas Enembe mengaku tahu persis seperti apa kondisi masyarakat Papua.
"Sebagai kepala daerah, saya tahu betul masyarakat dan pegawai saya.
Uang terbatas, bagaimana mau bawa orang. Ini belum bisa," terangnya.
Masih menurut Lukas Enembe, pemekaran kabupaten yang ada di Papua selama ini saja belum menghasilkan sesuatu.
Tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) dan selama ini masih menggantungkan dari Dana Alokasi Umum (DAU).
"Apalagi akan dimekarkan lagi 3 provinsi. Uang dari mana yang akan kita ambil untuk memenuhi biaya daerah.
Di Dalam negara demokrasi seperti begini tidak boleh," ujarnya.
(*)
Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com