Baca tanpa iklan
Dia juga menyarankan Majelis Rakyat Papua (MRP) juga harus menyampaikan pernyataan berdasarkan data hingga mekanisme yang berlaku.
"Melalui sidang, dan ada berita acara, daftar hadir, jadi ketua MRP itu dia bicara melalui hasil keputusan,
dan mekanisme yang diatur, lalu aspirasi itu yang dibawa, karena MRP mewakili masyarakat adat," jelasnya.
Dikatakan, MRP harus bisa membawa aspirasi dari berbagai wilayah adat di Papua.
"Semua itu perlu dirumuskan dan diagendakan, kemudian disampaikan ke publik.
Tapi kalau yang sekarang mereka sampaikan bukan hasil melalui itu," katanya.
(*)
Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com