TRIBUNMANADO.CO.ID - Langkah Hillary Brigitta Lasut untuk meminta pengawalan pribadi anggota TNI ikut dikomentari oleh etua Fraksi NasDem DPR RI Ahmad Ali.
"Yang pasti saya akan menegur, karena permintaan itu tidak ada koordinasi dengan fraksi,” ungkap Ahmad Ali, kepada wartawan, Kamis (2/12/2021).
Dikatakan Ali, Partai Nasdem tidak pernah memberikan instruksi mengenai permintaan prajurit TNI menjadi ajudan anggota dewan.
Menurutnya, tindakan yang dilakukan Hillary adalah murni perilaku pribadi.
"Partai tidak pernah menginstruksikan itu, apalagi meminta secara resmi (TNI jadi ajudan pribadi) seperti itu," ujarnya.
Lebih lanjut, meskipun secara normatif sah-sah saja, anggota Kostrad dan Kopassus tidak sepatutnya memberikan pengamanan kepada anggota DPR.
Oleh karena itu, Ali meminta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk tidak merespons permintaan Hillary.
"Saya pikir KSAD tidak perlu menanggapi secara berlebihan, tidak perlu merespons itu karena menurut saya tidak patut karena alasan yang disampaikan seperti disampaikan tadi," tandasnya.
Hillary Brigitta Lasut Jelaskan Alasan Dirinya Minta Ajudan dari Anggota TNI
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Hillary Brigitta Lasut, menjelaskan alasan dirinya berkirim surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman meminta pengawalan dari anggota TNI.
Satu di antara alasannya, Brigitta merasa khawatir akan keselamatan dirinya.
"Benar, saya menyurat ke KSAD untuk memohon bantuan pengamanan sesuai dengan Permen No.85 Tahun 2014," tulis Hillary dalam akun Instagram-nya, @hillarybrigitta, dikutip pada Kamis (2/12/2021).
"Kalau ditanya kenapa jujur saja saya harus mengetahui, cukup tidak mudah untuk menjadi seorang perempuan berusia 20-an dan belum menikah, khususnya di dunia politik yang dinamis dan tidak tertebak," lanjutnya.
Hillary mengungkapkan, keharusan untuk tugas di luar dan bertemu banyak orang serta masyarakat sampai larut malam, ditambah tugasnya untuk menyampaikan aspirasi rakyat membuatnya berpikir untuk mendapat pengawalan melalui ajudan pribadi dari prajurit TNI.
"Mengutarakan pendapat dan suara rakyat yang terkadang berbeda haluan dengan kepentingan sebagian golongan kuat, membuat ancaman dan rasa khawatir tidak terelakan," ucapnya.